Kepemimpinan PBNU Dicap Cuma Ajang Sediakan Jalur Tipu-tipu

Kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat kritik, khususnya terkait kontribusi aktif kader terhadap pemerintahan hanya melalui jalur politik yang penuh intrik.

Kritik itu disampaikan Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), Dr. Amin Mudzakir, dalam kegiatan Holaqoh Muktamar bertajuk "Quo Vadis NU", yang digelar di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam kemarin, 4 Juli 2026.

"Padahal secara faktual sebenarnya NU itu bagian dari negara," ujar Amin dikutip dari siaran ulang kanal Youtube Pesantren Ciganjur, pada Minggu, 5 Juli 2026.

Menurutnya, pengertian civil society yang dianut PBNU haruslah di-redefinisi, agar tidak hanya dikonotasikan sebagai penerima dana hibah tanpa ada pengelolaan dan transparansi yang jelas.

"Kader-kader, kader-kader yang apa, kader-kader di IPPNU, di PMII, di Ansor, macam-macam itu yang masih muda-muda ini bisa masuk ke dalam negara, bukan dari pintu masuk elektoral gitu loh," tuturnya.

Pemberdayaan kader-kader NU yang selama ini berjalan, menurut Amin, hanya terbatas pada kompetisi di pemilihan umum (pemilu), sementara di sektor profesional-teknokratis masih terbilang lemah.

"Selama ini kan selalu ngantrinya di, di elektoral. Dan itu banyak tipu-tipunya gitu loh, banyak akal-akalannya," ucapnya.

Oleh karena itu, Amin mendorong agar gaya-gaya politis dalam pemberdayaan kader di dalam pemerintah dan pengelolaan negara tidak menjadi patokan PBNU.

"Nah, ini birokrasi ini harus kita kemukakan, harus kita tampakkan sebagai salah satu, tidak hanya alternatif, bahkan mungkin juga pintu pokok untuk memastikan jawaban Quo Vadis NU ini," jelasnya.

"Saya kira itu. Jadi, pokok-pokok ini mungkin sepele tapi saya ingin terus sampaikan sebagai salah satu isu yang penting, terutama dalam Muktamar mendatang," demikian Amin menambahkan.