Pemerintah Perkuat Literasi Siber Antisipasi Ancaman AI dan Hoaks

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah mengubah arah kebijakan program literasi digital nasional untuk memperkuat kecakapan masyarakat menghadapi gempuran perkembangan kecerdasan artifisial (AI), disinformasi, hingga berbagai ancaman keamanan di ruang siber.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria menegaskan, program literasi digital kini tidak boleh lagi hanya berkutat pada pengenalan dasar internet atau cara menggunakan perangkat digital. Kebutuhan masyarakat sudah jauh bergeser sehingga diperlukan peningkatan kompetensi yang jauh lebih kontekstual.

"Program literasi digital sekarang lebih ke upskilling, meningkatkan kecakapan yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan sekarang," ujar Nezar dikutip pada Minggu, 5 Juli 2026.

Nezar menjelaskan, perombakan strategi ini mengacu pada hasil evaluasi mendalam yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terhadap program literasi digital yang telah berjalan hampir satu dekade.

"Kita melakukan program-program literasi digital sudah hampir satu dekade dan evaluasi Bappenas terhadap program ini juga sudah final. Kita tidak melanjutkan lagi literasi digital seperti yang dulu," katanya.

Kini, fokus program diarahkan penuh untuk melatih kemampuan masyarakat dalam mengenali, memverifikasi, hingga menangkal badai disinformasi, misinformasi, serta hoaks yang kian masif seiring perkembangan AI.

Selain itu, masyarakat juga didorong untuk memahami cara kerja teknologi baru ini agar bisa memanfaatkannya secara bertanggung jawab demi mendongkrak sektor ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

Senada dengan itu, penguatan literasi keamanan siber juga menjadi perhatian serius Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN, Satryo Suryantoro menegaskan bahwa keberhasilan membangun benteng pertahanan digital ini tidak bisa dibebankan pada satu institusi saja.

"Keberhasilan literasi keamanan siber tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas," ujar Satryo.

Satryo menambahkan, kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi kunci utama memperkuat ketahanan digital nasional. Sinergi ini dibutuhkan di tengah meroketnya ancaman kejahatan siber yang kini mulai memanfaatkan teknologi AI, serangan phishing, rekayasa sosial (social engineering), hingga persebaran disinformasi yang kian sistematis.