Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Foto: Kemenhaj)
Perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji tidak cukup hanya melalui penyempurnaan sistem dan regulasi. Perubahan budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan kepentingan jemaah juga menjadi faktor penentu.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat memberikan Pengarahan dan Motivasi bertajuk "Bekerja Profesional, Efektif, dan Amanah demi Kemabruran dan Kemaslahatan Jemaah Haji" pada Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu, 5 Juli 2026.
Dahnil menegaskan transformasi Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya sebatas perubahan kelembagaan, tetapi juga harus tercermin dalam pola pikir, budaya kerja, serta komitmen seluruh insan Kemenhaj untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi jemaah.
"Kemenhaj harus benar-benar berwajah baru. Mari kita mulai tradisi baru dan budaya kerja baru yang lebih baik. Walaupun kita berasal dari institusi yang berbeda, tujuan kita hanya satu, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia," ujar Dahnil.
Menurutnya, wajah baru Kemenhaj harus dibangun di atas fondasi integritas. Amanah yang diberikan kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji merupakan kepercayaan besar yang harus dijaga bersama melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan, seluruh proses penyelenggaraan haji harus dilaksanakan secara terbuka dan bebas dari praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik.
"Kalau ada KBIH, travel, atau siapa pun yang menjadikan jemaah sebagai komoditas, maka itu akan menjadi perhatian serius kita. Tugas kita adalah memastikan jemaah memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, dan bermartabat," tegasnya.
Wamenhaj juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan jemaah. Menurutnya, setiap kebijakan dan pelayanan harus selalu menempatkan kepentingan jemaah sebagai prioritas utama.
Sebagai bagian dari transformasi pelayanan, Dahnil mendorong penerapan konsep One Stop Service agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah, terintegrasi, dan efisien.
Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji harus dibangun melalui perencanaan yang matang pada setiap tahapan, mulai dari penyusunan kebijakan, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pengadaan layanan, rekrutmen petugas, pembinaan dan manasik jemaah, proses pemvisaan, pemberangkatan, operasional di Tanah Suci, hingga evaluasi sebagai dasar penyempurnaan penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.
"Ketika perencanaan dilakukan dengan baik, maka seluruh tahapan penyelenggaraan juga akan berjalan dengan baik. Karena itu, evaluasi hari ini adalah bagian penting untuk menghadirkan pelayanan haji yang semakin berkualitas pada musim haji berikutnya," tutup Dahnil.
Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M menjadi forum konsolidasi nasional bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026 sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang.
