Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Polemik antara PDIP, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan PSI dinilai lebih banyak diwarnai perang simbol politik ketimbang membahas persoalan substansial yang dihadapi masyarakat, terutama sengkarut investasi di Rempang-Galang.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan perdebatan mengenai safari politik Jokowi dengan atribut PSI maupun saling sindir antara PDIP dan PSI merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, energi politik seharusnya diarahkan untuk mengawal kebijakan yang berdampak langsung kepada rakyat.
"Politics is about substance, not just symbols. Yang terjadi sekarang adalah perang simbol yang dangkal, sementara persoalan substantif seperti warisan tata kelola yang bermasalah di Rempang-Galang nyaris tidak tersentuh," kata Iskandar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026.
Menurut Iskandar, proyek Rempang Eco-City yang digagas pada era pemerintahan Jokowi justru menyisakan berbagai persoalan tata kelola, meski sejak awal dipromosikan sebagai investasi senilai Rp174 triliun yang diklaim mampu membuka puluhan ribu lapangan kerja.
Ia menyoroti temuan Ombudsman RI mengenai dugaan maladministrasi dalam proyek tersebut, mulai dari belum tuntasnya status hukum lahan, pengabaian keberadaan Kampung Tua, percepatan proyek tanpa persiapan matang, hingga penanganan penolakan warga yang memicu ketidakpercayaan kepada pemerintah.
"Ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ini adalah kegagalan tata kelola yang terstruktur. Negara bergerak cepat untuk investor, tetapi lambat untuk rakyat. Narasi investasi digembar-gemborkan, sementara fondasi hukum dan sosialnya amburadul," tegasnya.
Iskandar menilai PDIP semestinya mengarahkan kritik kepada warisan kebijakan pemerintahan Jokowi, bukan sekadar memperdebatkan atribut partai atau simbol-simbol politik.
"Jika PDIP ingin mengkritik Jokowi, kritisilah warisan kebijakannya. Bantu warga Rempang memperjuangkan kepastian hukum, dorong audit BPK, tindak lanjuti rekomendasi Ombudsman, dan buka dokumen publik agar transparansi terjaga. Itulah kritik yang sehat," ujarnya.
Di sisi lain, PSI juga diminta tidak sekadar membalas kritik melalui sindiran politik. Menurut Iskandar, pembelaan terhadap Jokowi seharusnya dibuktikan dengan data mengenai realisasi investasi, penyelesaian hak masyarakat, dan tindak lanjut rekomendasi Ombudsman.
"Jika PSI benar-benar ingin membela Jokowi, jawablah kritik dengan data dan realisasi. Tunjukkan bahwa investasi berjalan, hak warga telah diselesaikan, dan rekomendasi Ombudsman sudah ditindaklanjuti. Jangan hanya balas dengan sindiran," tegasnya lagi.
Iskandar juga mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mewarisi pola pembangunan yang mengedepankan narasi investasi tanpa disertai kepastian hukum dan penyelesaian konflik agraria.
"Demokrasi tidak membutuhkan perang simbol yang dangkal. Rakyat tidak hidup dari simbol politik, tetapi dari tanah, rumah, pekerjaan, kepastian hukum, dan rasa aman yang diberikan negara," pungkas Iskandar.
