Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

PDIP dan PSI Jangan Sibuk Adu Simbol, Rakyat Menunggu Penyelesaian Rempang

SABTU, 04 JULI 2026 | 05:00 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Polemik antara PDIP, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan PSI dinilai lebih banyak diwarnai perang simbol politik ketimbang membahas persoalan substansial yang dihadapi masyarakat, terutama sengkarut investasi di Rempang-Galang.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan perdebatan mengenai safari politik Jokowi dengan atribut PSI maupun saling sindir antara PDIP dan PSI merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, energi politik seharusnya diarahkan untuk mengawal kebijakan yang berdampak langsung kepada rakyat.

"Politics is about substance, not just symbols. Yang terjadi sekarang adalah perang simbol yang dangkal, sementara persoalan substantif seperti warisan tata kelola yang bermasalah di Rempang-Galang nyaris tidak tersentuh," kata Iskandar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026.


Menurut Iskandar, proyek Rempang Eco-City yang digagas pada era pemerintahan Jokowi justru menyisakan berbagai persoalan tata kelola, meski sejak awal dipromosikan sebagai investasi senilai Rp174 triliun yang diklaim mampu membuka puluhan ribu lapangan kerja.

Ia menyoroti temuan Ombudsman RI mengenai dugaan maladministrasi dalam proyek tersebut, mulai dari belum tuntasnya status hukum lahan, pengabaian keberadaan Kampung Tua, percepatan proyek tanpa persiapan matang, hingga penanganan penolakan warga yang memicu ketidakpercayaan kepada pemerintah.

"Ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ini adalah kegagalan tata kelola yang terstruktur. Negara bergerak cepat untuk investor, tetapi lambat untuk rakyat. Narasi investasi digembar-gemborkan, sementara fondasi hukum dan sosialnya amburadul," tegasnya.

Iskandar menilai PDIP semestinya mengarahkan kritik kepada warisan kebijakan pemerintahan Jokowi, bukan sekadar memperdebatkan atribut partai atau simbol-simbol politik.

"Jika PDIP ingin mengkritik Jokowi, kritisilah warisan kebijakannya. Bantu warga Rempang memperjuangkan kepastian hukum, dorong audit BPK, tindak lanjuti rekomendasi Ombudsman, dan buka dokumen publik agar transparansi terjaga. Itulah kritik yang sehat," ujarnya.

Di sisi lain, PSI juga diminta tidak sekadar membalas kritik melalui sindiran politik. Menurut Iskandar, pembelaan terhadap Jokowi seharusnya dibuktikan dengan data mengenai realisasi investasi, penyelesaian hak masyarakat, dan tindak lanjut rekomendasi Ombudsman.

"Jika PSI benar-benar ingin membela Jokowi, jawablah kritik dengan data dan realisasi. Tunjukkan bahwa investasi berjalan, hak warga telah diselesaikan, dan rekomendasi Ombudsman sudah ditindaklanjuti. Jangan hanya balas dengan sindiran," tegasnya lagi.

Iskandar juga mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mewarisi pola pembangunan yang mengedepankan narasi investasi tanpa disertai kepastian hukum dan penyelesaian konflik agraria.

"Demokrasi tidak membutuhkan perang simbol yang dangkal. Rakyat tidak hidup dari simbol politik, tetapi dari tanah, rumah, pekerjaan, kepastian hukum, dan rasa aman yang diberikan negara," pungkas Iskandar.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya