Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dianugerahi gelar adat Baginda Pemuka Bangsa oleh lima kerajaan adat Lampung. (Foto: Istimewa)

Politik

Safari Politik Jokowi: Besarkan PSI atau Agenda Lain?

JUMAT, 03 JULI 2026 | 00:04 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lampung, dan akan dilanjutkan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Barat (Jabar) memancing pertanyaan publik.

“Apakah itu untuk membesarkan PSI atau ada agenda politik lain? Ini menjadi pertanyaan yang berkembang di masyarakat,” kata pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, dikutip Jumat 3 Juli 2026.

Dalam analisisnya, Amir menyebut muncul anggapan dari sebagian kalangan yang memandang Jokowi sebagai sosok yang memiliki pengaruh kuat di luar struktur formal pemerintahan.


Ia menggunakan istilah deep state maupun untouchable government sebagai bagian dari analisis mengenai persepsi publik yang berkembang.

Lebih lanjut, Amir menilai dinamika persidangan perkara dugaan ijazah palsu juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik. Ia bahkan mengemukakan kekhawatiran adanya pengaruh perkembangan geopolitik global terhadap dinamika politik nasional.

Amir juga mengaitkan situasi tersebut dengan pidato Presiden Prabowo pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang menekankan agar penegakan hukum tidak “tajam ke bawah dan tumpul ke atas.”

Menurutnya, pidato tersebut dapat dimaknai sebagai arahan agar aparat penegak hukum bekerja secara adil kepada seluruh pihak tanpa diskriminasi.

“Itu bisa dimaknai sebagai perintah agar penegakan hukum dilakukan secara adil. Tinggal bagaimana implementasinya dalam kebijakan pemerintah,” pungkas Amir.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya