Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Azis Subekti (Foto: Frasigerindra.id)
Pemerintah didorong untuk mempercepat realisasi investasi dan memperkuat produktivitas nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Azis Subekti menilai, tantangan ekonomi Indonesia saat ini tidak hanya menjaga stabilitas Rupiah, inflasi, dan kepercayaan pasar. Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan seluruh komitmen investasi dapat segera berubah menjadi kegiatan ekonomi nyata.
“Yang harus dijaga bukan hanya angka investasi, tetapi kecepatan realisasinya. Komitmen investasi harus segera bergerak menjadi konstruksi, produksi, lapangan kerja, dan nilai tambah,” kata Azis kepada wartawan, Kamis, 2 Juli 2026.
Menurut Azis, periode Juli–Agustus 2026 perlu dilihat sebagai momentum penting untuk menghasilkan indikator awal pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, kata dia, harus mempercepat penyelesaian hambatan utama yang selama ini memperlambat investasi, mulai dari perizinan, lahan, pembiayaan, energi, hingga kesiapan tenaga kerja.
Ia menyebut, pasar global saat ini bergerak cepat mengikuti ekspektasi. Karena itu, pemerintah perlu menunjukkan sinyal nyata bahwa ekonomi domestik tetap bergerak dan agenda produktivitas tidak kehilangan momentum.
“Pasar memperdagangkan masa depan. Karena itu, yang perlu diberikan pemerintah adalah kepastian arah dan bukti bahwa mesin ekonomi riil mulai bekerja,” ujar Legislator Gerindra ini.
Azis menyebut pendekatan tersebut sebagai “Ekonomi Waktu”, yakni cara pandang yang menempatkan waktu sebagai sumber daya penting dalam pembangunan. Dalam kerangka ini, keberhasilan negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam atau modal, tetapi oleh kemampuan mengubah waktu menjadi produktivitas.
Ia menjelaskan, ekonomi nasional berjalan dalam tiga ritme berbeda, yakni waktu pasar, waktu kebijakan, dan waktu produktivitas. Waktu pasar bergerak paling cepat, waktu kebijakan memerlukan proses kelembagaan, sedangkan waktu produktivitas bekerja dalam jangka panjang melalui peningkatan kualitas manusia, teknologi, institusi, dan budaya kerja.
“Negara harus mampu menyelaraskan ketiganya. Kalau tidak, pasar bergerak terlalu cepat, kebijakan tertinggal, dan produktivitas kehilangan momentum,” kata Azis.
Azis juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi sebagai bagian dari strategi produktivitas. Menurutnya, setiap keterlambatan administrasi bukan hanya persoalan prosedur, tetapi juga berarti tertundanya produksi, pekerjaan, penerimaan negara, dan kepercayaan investor.
Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar proyek strategis, investasi industri, hilirisasi, infrastruktur, dan penguatan UMKM dapat bergerak lebih cepat.
“Bangsa yang unggul bukan bangsa yang memiliki lebih banyak waktu, tetapi bangsa yang paling sedikit menyia-nyiakan waktunya,” demikian Azis.
