Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dinilai menjadi momentum penting bagi Polri untuk memperkuat transformasi menuju institusi yang profesional, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto. Menurutnya, perjalanan Polri selama delapan dekade telah diwarnai berbagai keberhasilan, namun juga masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu dibenahi.
"Polri memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Dari pasukan Bhayangkara era Majapahit yang melindungi kerajaan, melewati masa kolonial, hg berdirinya Kepolisian Negara pd 1 Juli 1946, Polri telah menjalani perjalanan panjang penuh dinamika," ujar Didik lewat akun X miliknya, Rabu, 1 Juli 2026.
Didik mengapresiasi berbagai capaian Polri, mulai dari menjaga stabilitas nasional pada masa transisi demokrasi, mengamankan penyelenggaraan pemilu, penanganan bencana, hingga keberhasilan operasi pemberantasan terorisme.
Selain itu, ia juga menilai digitalisasi pelayanan publik seperti e-Tilang dan SIM Online, serta peningkatan keterbukaan informasi publik menjadi kemajuan yang patut diapresiasi. Program pemolisian masyarakat (Polmas) di sejumlah daerah juga dinilai telah membangun kemitraan yang baik antara polisi dan masyarakat.
"Keberhasilan ini membuktikan bahwa ketika Polri fokus pada kemitraan, hasilnya dapat positif dan membangun kepercayaan di tingkat lokal," katanya.
Meski demikian, Didik menilai transformasi menuju community policing atau pemolisian masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Ia kemudian menguraikan sejumlah persoalan yang masih menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah pelaksanaan Polmas yang dinilai masih lebih banyak bersifat seremonial dibanding menyentuh substansi.
"Masih ada anggapan, bahwa Program Polmas sering bersifat formalitas, seremoni, spanduk, dan rapat rutin. Sementara pendekatan lapangan masih dominan represif, terutama dalam penanganan demonstrasi dan isu sensitif. Brutalitas oknum dan diskriminasi pelayanan terus muncul, merusak citra keseluruhan," ucapnya.
Selain itu, Didik juga menyinggung masih kuatnya budaya birokrasi yang dianggap kurang sejalan dengan semangat polisi sipil. Tantangan lain yang dihadapi Polri adalah tuntutan keterbukaan di era digital.
Di tengah derasnya arus informasi, transparansi yang lebih substantif dinilai menjadi kebutuhan agar kepercayaan publik terus meningkat.
Ia juga menilai keterbatasan sumber daya manusia, anggaran khusus Polmas, serta pelatihan yang belum merata masih menghambat perubahan paradigma menuju pemolisian berbasis komunitas.
Meski demikian, Didik optimistis Polri masih memiliki peluang besar untuk melakukan pembenahan. Karena itu, ia mendorong sejumlah langkah konkret, di antaranya memperkuat reformasi budaya organisasi, menjadikan Polmas lebih substantif, meningkatkan transparansi melalui pemanfaatan teknologi digital, memperkuat investasi pada SDM, memperluas pengawasan eksternal, serta menjaga sinergi dengan masyarakat dan institusi lainnya.
"Di era keterbukaan, Polri dituntut lebih dari sekadar retorika. Momentum Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi titik balik menuju Polri yang benar-benar profesional, humanis, dan dipercaya rakyat. Dirgahayu Polri! Semoga 80 tahun ke depan membawa keseimbangan yang sesungguhnya," pungkasnya.
