Berita

Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Tangkapan layar dari YouTube PSI)

Politik

Bukan Lampung, Harusnya Jokowi Safari Politik ke IKN

SELASA, 30 JUNI 2026 | 10:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Safari politik mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini untuk menguji dukungan publik sekaligus menegaskan posisi politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

"Memang ada misi pribadi menurut saya di Pak Jokowi. Yang pertama, mungkin dia ingin mengetes popularitas dia, kemudian dia ingin melihat juga dampak elektoral buat dirinya bagaimana," ujar Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensat kepada wartawan, Selasa, 30 Juni 2026.

Penilaian tersebut, juga tercermin dari pemilihan Lampung sebagai titik awal safari politik Jokowi.


Menurut Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu, Lampung merupakan salah satu kantong suara Jokowi yang relatif aman sehingga tepat dijadikan lokasi untuk membaca respons publik terhadap langkah politiknya.

"Lampung tuh sebetulnya kan memang salah satu kantong suaranya Pak Jokowi, tapi memang untuk memulai sesuatu mungkin pak Jokowi punya pertimbangan-pertimbangan sendiri," ujarnya.

Padahal, kata Hensat, seharusnya Jokowi mengawali safari politiknya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang notabene merupakan peninggalan kepemimpinannya yang masih mangkrak tersebut.

"Malah tadinya kalau Pak Jokowi ngobrol sama saya, saya sarankan yang pertama dia datangi harusnya IKN dulu, karena kan itu dia banget tuh," katanya.

Selain menguji respons publik, Hensat juga menilai safari politik Jokowi berkaitan dengan upaya mempersiapkan keluarganya dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

Menurutnya, dalam konteks politik Indonesia, faktor keselamatan juga menjadi salah satu pertimbangan yang tidak bisa diabaikan.

"Jadi menurut saya, kenapa kemudian Pak Jokowi bergerak langsung, satu karena dia masih muda kemudian dia juga harus berhitung tentang keselamatan dan kesiapan keluarganya di politik Indonesia," pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Realisasi Pendapatan Perparkiran di Jakarta Memble

Senin, 10 Agustus 2026 | 04:21

Keluarga Sutrimo Tak Lagi Pasrah soal Penyebab Kematian Karumga Febrie

Senin, 10 Agustus 2026 | 04:18

Rp4,1 Triliun BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II segera Cair

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:36

Penjarahan dan Keruntuhan Kota Roma, 410 M

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:16

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

Pancasila Dasar Negara Kita

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:43

Rudy Tanoe Bantah Mangkir Panggilan KPK

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:16

Waspada Banjir Rob Rendam Kawasan Pesisir Jateng

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:00

Dibuka Sayembara Rp100 Juta untuk Ijazah SMA Gibran

Senin, 10 Agustus 2026 | 01:28

Zikir Kebangsaan di Istiqlal

Senin, 10 Agustus 2026 | 01:08

Selengkapnya