Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Dok PSI)

Politik

Safari Jokowi Tak Hanya Senggol PDIP tapi Semua Partai

SELASA, 30 JUNI 2026 | 09:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ritual Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menginjak kepala kerbau saat menerima gelar adat di Lampung memunculkan beragam tafsir politik. 

Salah satunya mengaitkan safari politik Jokowi bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai sinyal untuk menantang dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, yang paling jelas dari rangkaian safari politik Jokowi adalah upaya memperkuat posisi PSI menjelang Pemilu 2029.


"Yang jelas, safari politik Jokowi sebagai upaya untuk meloloskan PSI ke parlemen. Itu jelas," kata Adi Prayitno kepada RMOL, Senin, 29 Juni 2026.

Menurutnya, persaingan yang dibawa PSI tidak hanya akan beririsan dengan PDIP, tetapi juga dengan seluruh partai politik peserta pemilu.

"Satu hal yang pasti, gesekan ini bukan hanya terjadi dengan PDIP, tapi dengan partai lain juga bisa terjadi. Pemilu kita itu pasar bebas, saling bersaing secara terbuka," ujarnya.

Adi berpandangan, partai yang perlu meningkatkan kewaspadaan justru bukan partai yang memiliki basis massa solid dan kader militan. Sebab, partai dengan akar organisasi yang kuat relatif lebih sulit digoyang.

"Justru yang perlu diwaspadai itu partai yang kader dan basisnya tak militan, bisa masuk angin. Kalau PDIP partai solid militan, sulit digoyang," katanya.

Karena itu, Adi menyarankan seluruh partai politik memperkuat basis dukungan masing-masing agar tidak kehilangan pemilih di tengah meningkatnya aktivitas politik Jokowi bersama PSI.

"Supaya tak terkesan safari Jokowi akan menggerus suara partai lain, sebaiknya partai-partai memperkuat basisnya masing-masing. Bisa juga ceruk pemilih PSI dipengaruhi agar mau pindah ke partai lain," jelasnya.

Ia menambahkan, setiap langkah politik yang melibatkan Jokowi hampir dipastikan akan terus menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tafsir politik.

"Apapun yang terkait Jokowi, panjang pastinya," pungkas Adi.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya