Kepala Bakom RI Muhammad Qodari (Foto: Bakom RI)
Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi pada semester II tahun 2026 sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat konsumsi domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan bahwa seluruh rangkaian stimulus yang disiapkan pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto berorientasi pada perlindungan masyarakat dan penguatan aktivitas ekonomi dalam negeri.
"Seluruh stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global," ujar Qodari dalam keterangannya, dikutip Selasa, 30 Juni 2026.
Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah pemberian diskon tarif kereta api dan kapal laut Pelni sebesar 30 persen pada periode libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru.
Pemerintah juga menyiapkan pembebasan tarif jasa kepelabuhan untuk transportasi penyeberangan serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi transportasi udara guna mendorong pergerakan masyarakat.
"Insentif ini diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan efek pengganda atau multiplier effect bagi perekonomian," ujarnya.
Selain itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat sepanjang Juli hingga September 2026.
Program tersebut ditujukan untuk menjaga ketahanan kelompok masyarakat rentan dari tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok sekaligus mempertahankan daya beli rumah tangga.
Di bidang ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah membuka program magang nasional bagi 150.000 lulusan perguruan tinggi, pelatihan vokasi untuk 220.000 lulusan SMA dan SMK, serta pelatihan bagi 50.000 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan.
Tak hanya menyasar masyarakat, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif bagi dunia usaha, antara lain fasilitas bea masuk 0 persen untuk impor LPG industri petrokimia dan bahan baku plastik, serta tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1,5 persen bagi para penulis.
"Pemerintah akan terus mengawal implementasi seluruh kebijakan tersebut agar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat," tutur Qodari.
