Berita

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah. (Foto: Istimewa)

Politik

Kehadiran IMF pada 1998 Bukan cuma untuk Selamatkan Perekonomian

SELASA, 30 JUNI 2026 | 06:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah buka suara soal peran Dana Moneter Internasional (IMF) dalam krisis ekonomi 1998 dan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. 

Menurutnya, Indonesia perlu membuka kembali kajian sejarah ekonomi dan moneter internasional agar tidak terus bergantung pada sistem keuangan global yang dinilai merugikan negara berkembang.

Amir Hamzah berpendapat bahwa kehadiran IMF di Indonesia pada masa krisis bukan semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian nasional, melainkan juga menjadi bagian dari proses politik yang berujung pada reformasi serta perubahan konstitusi melalui amendemen UUD 1945.


“Salah satu penyebab jatuhnya Presiden Soeharto dan lahirnya reformasi tidak bisa dilepaskan dari campur tangan IMF. Bangsa ini harus berani belajar sejarah perbankan dan moneter internasional secara utuh,” kata Amir, dikutip Selasa 30 Juni 2026.

Menurut Amir, sejarah sistem keuangan dunia jauh lebih panjang dibandingkan berdirinya lembaga-lembaga keuangan modern. 

Ia mengemukakan bahwa pada abad ke-17 hingga abad ke-18, dunia belum mengenal sistem bank sentral seperti sekarang. Pada masa itu, kata dia, pengelolaan keuangan kerajaan-kerajaan Eropa banyak dilakukan oleh kelompok yang dikenal dengan istilah Hofjuden atau “Yahudi Istana”.

Ia juga mengaitkan perkembangan sistem keuangan tersebut dengan sejumlah keluarga bankir Eropa yang menurutnya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem moneter internasional.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya