Berita

Ilustrasi

Politik

Puluhan Ribu Mahasiswa Batal Kuliah karena Biaya

SENIN, 29 JUNI 2026 | 14:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tingginya angka calon mahasiswa yang tidak daftar ulang karena permasalahan ekonomi disorot Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti. Fenomena tersebut merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Panitia SNPMB 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI beberapa waktu lalu memaparkan bahwa pada tahun 2025 tercatat sebanyak 60.131 peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang. 

Sementara itu, pada tahun 2026, hingga saat ini—masih menunggu data seleksi mandiri—tercatat sebanyak 113.000 mahasiswa yang sudah diterima, tetapi belum melakukan daftar ulang.


“60 ribu mahasiswa yang tidak daftar ulang ini sangat banyak. Saya mendorong kampus untuk membuat UKT berkeadilan sejak daftar ulang sehingga dapat memudahkan peserta,” ujar Reni, Senin, 29 Juni 2026.

Diketahui bahwa proses sanggahan dalam penetapan UKT umumnya hanya dapat dilakukan pada semester berjalan. Padahal, peserta sangat membutuhkan keringanan tersebut sejak awal.

Reni mendorong seluruh penyelenggara pendidikan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, untuk membuka ruang sanggahan atas penetapan besaran UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai kondisi ekonomi peserta sejak masa awal pendaftaran.

“Kampus harus membuka ruang bagi peserta untuk mengajukan sanggahan dalam penetapan UKT dan IPI sejak awal masuk kuliah, sehingga peserta bisa mendapatkan keringanan sejak awal,” jelas Reni.

Polikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya–Sidoarjo) itu juga berharap proses verifikasi dilakukan secara lebih komprehensif melalui validasi kondisi riil di lapangan, tidak hanya berdasarkan kelengkapan dokumen administrasi.

“Verifikasi harus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian, keputusan mengenai UKT maupun biaya pendidikan lain akan lebih adil dan tepat sasaran,” ujarnya.

Reni menegaskan peningkatan akses pendidikan tinggi merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan tidak ada calon mahasiswa yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena kendala ekonomi.

“Pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh seluruh anak bangsa yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar. Jangan sampai persoalan biaya menjadi penghalang lahirnya generasi unggul Indonesia,” pungkasnya.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya