Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu 27 Juni 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Safari Politik Jokowi Berpotensi Timbulkan Kegaduhan

SENIN, 29 JUNI 2026 | 10:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ke sejumlah daerah untuk mendongkrak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi memicu kegaduhan politik, alih-alih memberikan keuntungan elektoral bagi partai tersebut.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai situasi nasional saat ini justru membutuhkan stabilitas politik agar pemerintah dapat fokus membenahi kondisi perekonomian.

"Tindakan Jokowi itu bisa dibilang menciptakan kegaduhan. Sedangkan situasi saat ini diperlukan kondusif untuk membenahi ekonomi. Jadi dengan agenda Jokowi ini bisa dibilang sedang menggoyang Prabowo dan Megawati sekaligus," kata Muslim kepada RMOL, Senin, 29 Juni 2026.


Muslim juga menyoroti relasi politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, perjalanan politik Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden tidak terlepas dari dukungan kedua tokoh tersebut.

"Padahal kalau dicermati sejarah kekuasaan Jokowi sejak dari Solo-DKI-Presiden itu banyak berutang budi pada Prabowo dan Megawati. Dengan safari politik yang ceroboh itu dengan maksud mendongkrak PSI, malah sebaliknya PSI akan semakin dibenci rakyat demikian juga Jokowi sendiri," terang Muslim.

Lebih lanjut, Muslim menyinggung kunjungan Jokowi ke Lampung yang diwarnai ritual menginjak kepala kerbau bermoncong putih. Menurutnya, simbol tersebut identik dengan logo PDIP sehingga dapat dimaknai sebagai bentuk tantangan politik terhadap Megawati.

"Apalagi disertai dengan ritual injak kepala kerbau mirip lambang PDIP. Bisa dibilang Jokowi memulai gerakan politik yang berbahaya dengan memasuki basis Gerindra dan PDIP," pungkas Muslim.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya