Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu 27 Juni 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Safari Politik Jokowi Berpotensi Timbulkan Kegaduhan

SENIN, 29 JUNI 2026 | 10:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ke sejumlah daerah untuk mendongkrak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi memicu kegaduhan politik, alih-alih memberikan keuntungan elektoral bagi partai tersebut.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai situasi nasional saat ini justru membutuhkan stabilitas politik agar pemerintah dapat fokus membenahi kondisi perekonomian.

"Tindakan Jokowi itu bisa dibilang menciptakan kegaduhan. Sedangkan situasi saat ini diperlukan kondusif untuk membenahi ekonomi. Jadi dengan agenda Jokowi ini bisa dibilang sedang menggoyang Prabowo dan Megawati sekaligus," kata Muslim kepada RMOL, Senin, 29 Juni 2026.


Muslim juga menyoroti relasi politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, perjalanan politik Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden tidak terlepas dari dukungan kedua tokoh tersebut.

"Padahal kalau dicermati sejarah kekuasaan Jokowi sejak dari Solo-DKI-Presiden itu banyak berutang budi pada Prabowo dan Megawati. Dengan safari politik yang ceroboh itu dengan maksud mendongkrak PSI, malah sebaliknya PSI akan semakin dibenci rakyat demikian juga Jokowi sendiri," terang Muslim.

Lebih lanjut, Muslim menyinggung kunjungan Jokowi ke Lampung yang diwarnai ritual menginjak kepala kerbau bermoncong putih. Menurutnya, simbol tersebut identik dengan logo PDIP sehingga dapat dimaknai sebagai bentuk tantangan politik terhadap Megawati.

"Apalagi disertai dengan ritual injak kepala kerbau mirip lambang PDIP. Bisa dibilang Jokowi memulai gerakan politik yang berbahaya dengan memasuki basis Gerindra dan PDIP," pungkas Muslim.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya