Berita

Kolase Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep. (Foto: editing AI)

Politik

Pengamat:

Jokowi Turun Gunung karena Takut Gibran-Kaesang Dibuang Penguasa

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 18:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Safari politik yang gencar dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) ke berbagai daerah pasca-lengser terus memantik kegaduhan baru. Manuver politik teranyar Jokowi bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dituding kuat sebagai syahwat terselubung untuk melanggengkan dinasti kekuasaannya.

Direktur Executif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai, langkah "turun gunung" yang dilakoni mantan penguasa RI-1 tersebut tidak lebih dari sekadar upaya penyelamatan agar anak-anaknya tidak terlempar dari lingkar kekuasaan nasional.

"Safari Jokowi untuk menjaga keturunannya tetap dalam orbit politik, di mana Gibran hari ini menjadi Wapres dan Kaesang dengan PSI-nya," kata Hari kepada RMOL, Minggu, 28 Juni 2026.


Menurut Hari, restu dan tameng politik dari figur Jokowi sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya saat ini demi menjaga posisi tawar serta pengaruh mereka di panggung politik nasional tetap stabil.

Tak hanya soal urusan domestik keluarga, Hari menganalisis posisi baru Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI juga sengaja didesain untuk mengirimkan pesan ancaman yang sangat serius kepada rival politiknya.

Bahkan, safari di berbagai daerah basis massa dipandang sebagai bahasa komunikasi tingkat tinggi terkait peta persaingan dan unjuk kekuatan dengan PDIP.

"Dengan posisi Jokowi sebagai pembina PSI, bisa saja itu bagian dari bahasa politik bahwa PSI mampu bersaing dengan PDIP," ungkap Hari.

Secara vulgar dan menohok, Hari mengibaratkan manuver agresif tersebut bak pertempuran raksasa demi meruntuhkan dominasi partai banteng moncong putih di lapangan.

"Atau jelasnya gajah mampu menginjak banteng. Jadi Jokowi ingin mengatakan bahwa PSI mampu mengatasi dan bersaing dengan PDIP," pungkas Hari tajam.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya