Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo melakukan prosesi injak kepala kerbau di Lampung. (Foto: Istimewa)

Politik

Pengamat Sebut Jokowi Injak Kerbau Simbol Menantang Megawati

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 17:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ritual Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menginjak kepala kerbau di Lampung memantik tafsir politik bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dibinanya siap menantang dan menumbangkan dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Poin menohok tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto. Menurutnya, penggunaan simbol kepala kerbau yang diinjak kaki Jokowi dalam safari politiknya di Lampung itu tidak bisa dianggap sekadar prosesi adat biasa.

"Simbolis kepala kerbau yang digunakan dalam ritual dan identik dengan logo PDIP, banyak tafsir yang ingin Jokowi sampaikan," kata Hari kepada RMOL, Minggu, 28 Juni 2026.


Hari menganalisis, dengan posisi baru Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI, manuver teatrikal tersebut merupakan bentuk komunikasi politik tingkat tinggi terkait peta persaingan dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri.

Secara vulgar, Hari mengibaratkan ritual tersebut seperti pertarungan antara kekuatan baru melawan sang petahana.

"Dengan posisi Jokowi sebagai pembina PSI, bisa saja itu bagian dari bahasa politik bahwa PSI mampu bersaing dengan PDIP. Atau jelasnya Gajah mampu menginjak Banteng. Jadi Jokowi ingin mengatakan bahwa PSI mampu mengatasi dan bersaing dengan PDIP," terang Hari blak-blakan.

Meski membaca adanya sinyal konfrontasi dan unjuk kekuatan, Hari tidak menampik adanya sisi psikologis lain di balik pilihan simbol tersebut.

Ada kemungkinan tersisa romantisasi masa lalu antara mantan walikota Solo itu dengan partai yang telah membesarkan namanya hingga menjadi presiden dua periode.

"Dengan kata lain, Jokowi sejujurnya mungkin masih sayang dengan PDIP, sehingga simbolnya masih digunakan dalam acara ritualnya," pungkas Hari mengakhiri.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya