Berita

Mantan Presiden RI, Joko Widodo. (Foto: Dok RMOL)

Politik

Dukungan Jokowi Bukan Jaminan PSI Jadi Partai Besar

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 09:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai politik yang ingin berkembang menjadi kekuatan besar tidak cukup hanya mengandalkan figur populer. Dibutuhkan sedikitnya enam modal utama agar mampu bersaing dan tumbuh secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan pengamat politik Nurul Fatta saat menyoroti peluang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai beredarnya dukungan politik dari mantan Presiden RI, Joko Widodo.

Menurut Nurul Fatta, setiap partai yang ingin menjadi partai besar harus memiliki enam modal utama, yakni modal organisasi, modal politik, modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, dan modal simbolik.


"Partai politik yang ingin tumbuh menjadi partai besar harus memiliki sedikitnya enam modal utama, yaitu modal organisasi, modal politik, modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, dan modal simbolik," kata Nurul Fatta kepada RMOL, Minggu, 28 Juni 2026.

Ia menilai PSI masih menghadapi pekerjaan rumah dalam memperkuat organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Namun, bergabungnya Jokowi berpotensi menjadi nilai tambah yang signifikan bagi partai tersebut.

"PSI memang masih menghadapi tantangan dalam memperkuat modal organisasi hingga ke akar rumput. Namun, bergabungnya Jokowi jika benar memberikan dukungan politik yang signifikan berpotensi menjadi penguat modal simbolik sekaligus modal politik bagi PSI," ujarnya.

Meski demikian, Nurul Fatta mengingatkan bahwa kehadiran Jokowi tidak otomatis menjamin peningkatan elektoral PSI. Menurutnya, modal politik dan simbolik tersebut harus diikuti dengan penguatan internal partai.

"Tantangan berikutnya adalah bagaimana modal tersebut diterjemahkan menjadi penguatan organisasi, perluasan basis sosial, dan peningkatan elektoral," pungkasnya.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya