Berita

Ilustrasi Link Pengumuman SNBP (Sumber: Gemini Generated Image)

Politik

Pemerintah Diminta Turunkan UKT Usai Ribuan Calon Mahasiswa SNBP Tak Daftar Ulang

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 09:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah didesak segera turun tangan menyikapi kabar puluhan ribu calon mahasiswa yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) namun tidak melanjutkan proses daftar ulang.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, pemerintah harus terlebih dahulu mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif agar penyebab utama di balik fenomena tersebut dapat diketahui secara pasti.

"Beredar kabar puluhan ribu calon mahasiswa lolos SNBP, tapi memilih tidak daftar ulang. Ada apa sebenarnya?" ujar Mardani melalui akun media sosial X, Minggu, 28 Juni 2026.


Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, pemerintah perlu mengidentifikasi faktor dominan yang membuat para calon mahasiswa mengurungkan niat melanjutkan pendidikan tinggi.

"Pemerintah harus segera mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif agar kita bisa tahu faktor dominan di balik keputusan tersebut. Apakah karena kendala ekonomi, salah memilih jurusan, atau karena hal lainnya? Karena kuncinya, pendidikan tinggi harus semakin mudah diakses," katanya.

Mardani menduga persoalan biaya kuliah menjadi salah satu faktor yang patut mendapat perhatian serius. Karena itu, ia mendesak pemerintah menyiapkan kebijakan yang meringankan beban mahasiswa, khususnya dari keluarga kurang mampu.

"Pemerintah harus segera turun tangan. Saya menyerukan agar UKT (uang kuliah tunggal) diturunkan, atau pembayarannya ditangguhkan, atau diberikan skema cicilan UKT khusus bagi mahasiswa yang tidak mampu," tegasnya.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos SNBP tidak melanjutkan proses daftar ulang di perguruan tinggi tujuan. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai aksesibilitas pendidikan tinggi dan faktor-faktor yang membuat calon mahasiswa batal melanjutkan studi.     


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya