Berita

Ilustrasi Link Pengumuman SNBP (Sumber: Gemini Generated Image)

Politik

Pemerintah Diminta Turunkan UKT Usai Ribuan Calon Mahasiswa SNBP Tak Daftar Ulang

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 09:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah didesak segera turun tangan menyikapi kabar puluhan ribu calon mahasiswa yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) namun tidak melanjutkan proses daftar ulang.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, pemerintah harus terlebih dahulu mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif agar penyebab utama di balik fenomena tersebut dapat diketahui secara pasti.

"Beredar kabar puluhan ribu calon mahasiswa lolos SNBP, tapi memilih tidak daftar ulang. Ada apa sebenarnya?" ujar Mardani melalui akun media sosial X, Minggu, 28 Juni 2026.


Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, pemerintah perlu mengidentifikasi faktor dominan yang membuat para calon mahasiswa mengurungkan niat melanjutkan pendidikan tinggi.

"Pemerintah harus segera mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif agar kita bisa tahu faktor dominan di balik keputusan tersebut. Apakah karena kendala ekonomi, salah memilih jurusan, atau karena hal lainnya? Karena kuncinya, pendidikan tinggi harus semakin mudah diakses," katanya.

Mardani menduga persoalan biaya kuliah menjadi salah satu faktor yang patut mendapat perhatian serius. Karena itu, ia mendesak pemerintah menyiapkan kebijakan yang meringankan beban mahasiswa, khususnya dari keluarga kurang mampu.

"Pemerintah harus segera turun tangan. Saya menyerukan agar UKT (uang kuliah tunggal) diturunkan, atau pembayarannya ditangguhkan, atau diberikan skema cicilan UKT khusus bagi mahasiswa yang tidak mampu," tegasnya.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos SNBP tidak melanjutkan proses daftar ulang di perguruan tinggi tujuan. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai aksesibilitas pendidikan tinggi dan faktor-faktor yang membuat calon mahasiswa batal melanjutkan studi.     


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Tak Pandang Bulu, Prabowo Akui Serahkan Dadan ke Kejaksaan

Kamis, 17 September 2026 | 12:29

MGBKI Soroti Isu Pendidikan Dokter Spesialis

Kamis, 17 September 2026 | 12:21

Prabowo Tugaskan Bahlil Bahas RUU Migas, SKK Migas Bisa Bubar!

Kamis, 17 September 2026 | 12:15

MNK Rokan Resmi Jadi Pionir Pengembanga Migas Nonkonvensional Indonesia

Kamis, 17 September 2026 | 12:13

Dasco Pastikan Seluruh Parpol Dilibatkan dalam Pembahasan Lanjutan RUU Pemilu

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

Ternyata Prabowo Suka Evidence-Based

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

SMEC Perluas Akses Layanan Kesehatan Mata

Kamis, 17 September 2026 | 11:50

Berjalan Beriringan, Operasi PLTP Tak Pengaruhi Situs Waruga di Tomohon

Kamis, 17 September 2026 | 11:43

Optimalisasi Sumur Sepinggan V-7: PHKT Genjot Produksi Migas Lampaui Target

Kamis, 17 September 2026 | 11:35

Prabowo Ungkap Bakal Ada Investasi Besar-besaran Masuk RI

Kamis, 17 September 2026 | 11:19

Selengkapnya