Berita

Ilustrasi Link Pengumuman SNBP (Sumber: Gemini Generated Image)

Politik

Pemerintah Diminta Turunkan UKT Usai Ribuan Calon Mahasiswa SNBP Tak Daftar Ulang

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 09:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah didesak segera turun tangan menyikapi kabar puluhan ribu calon mahasiswa yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) namun tidak melanjutkan proses daftar ulang.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, pemerintah harus terlebih dahulu mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif agar penyebab utama di balik fenomena tersebut dapat diketahui secara pasti.

"Beredar kabar puluhan ribu calon mahasiswa lolos SNBP, tapi memilih tidak daftar ulang. Ada apa sebenarnya?" ujar Mardani melalui akun media sosial X, Minggu, 28 Juni 2026.


Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, pemerintah perlu mengidentifikasi faktor dominan yang membuat para calon mahasiswa mengurungkan niat melanjutkan pendidikan tinggi.

"Pemerintah harus segera mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif agar kita bisa tahu faktor dominan di balik keputusan tersebut. Apakah karena kendala ekonomi, salah memilih jurusan, atau karena hal lainnya? Karena kuncinya, pendidikan tinggi harus semakin mudah diakses," katanya.

Mardani menduga persoalan biaya kuliah menjadi salah satu faktor yang patut mendapat perhatian serius. Karena itu, ia mendesak pemerintah menyiapkan kebijakan yang meringankan beban mahasiswa, khususnya dari keluarga kurang mampu.

"Pemerintah harus segera turun tangan. Saya menyerukan agar UKT (uang kuliah tunggal) diturunkan, atau pembayarannya ditangguhkan, atau diberikan skema cicilan UKT khusus bagi mahasiswa yang tidak mampu," tegasnya.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos SNBP tidak melanjutkan proses daftar ulang di perguruan tinggi tujuan. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai aksesibilitas pendidikan tinggi dan faktor-faktor yang membuat calon mahasiswa batal melanjutkan studi.     


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya