Berita

Ilustrasi Link Pengumuman SNBP (Sumber: Gemini Generated Image)

Politik

Pemerintah Diminta Turunkan UKT Usai Ribuan Calon Mahasiswa SNBP Tak Daftar Ulang

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 09:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah didesak segera turun tangan menyikapi kabar puluhan ribu calon mahasiswa yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) namun tidak melanjutkan proses daftar ulang.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, pemerintah harus terlebih dahulu mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif agar penyebab utama di balik fenomena tersebut dapat diketahui secara pasti.

"Beredar kabar puluhan ribu calon mahasiswa lolos SNBP, tapi memilih tidak daftar ulang. Ada apa sebenarnya?" ujar Mardani melalui akun media sosial X, Minggu, 28 Juni 2026.


Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, pemerintah perlu mengidentifikasi faktor dominan yang membuat para calon mahasiswa mengurungkan niat melanjutkan pendidikan tinggi.

"Pemerintah harus segera mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif agar kita bisa tahu faktor dominan di balik keputusan tersebut. Apakah karena kendala ekonomi, salah memilih jurusan, atau karena hal lainnya? Karena kuncinya, pendidikan tinggi harus semakin mudah diakses," katanya.

Mardani menduga persoalan biaya kuliah menjadi salah satu faktor yang patut mendapat perhatian serius. Karena itu, ia mendesak pemerintah menyiapkan kebijakan yang meringankan beban mahasiswa, khususnya dari keluarga kurang mampu.

"Pemerintah harus segera turun tangan. Saya menyerukan agar UKT (uang kuliah tunggal) diturunkan, atau pembayarannya ditangguhkan, atau diberikan skema cicilan UKT khusus bagi mahasiswa yang tidak mampu," tegasnya.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos SNBP tidak melanjutkan proses daftar ulang di perguruan tinggi tujuan. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai aksesibilitas pendidikan tinggi dan faktor-faktor yang membuat calon mahasiswa batal melanjutkan studi.     


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

Jadi Tersangka Tanpa Diperiksa, Pakar: Bertentangan dengan Konstitusi

Sabtu, 18 Juli 2026 | 16:18

BPKH Harus Diperkuat demi Jaga Keberlanjutan Keuangan Haji

Sabtu, 18 Juli 2026 | 16:12

Maroko dan Prancis Perkuat Kemitraan, 11 Perjanjian Baru Disepakati

Sabtu, 18 Juli 2026 | 16:02

Halaqah Pra-Muktamar Bahas Arah Kepemimpinan NU di Abad Kedua

Sabtu, 18 Juli 2026 | 15:02

Catatan Akhir Pekan Saham MD Entertainment: Terkoreksi, tapi Magnetnya Belum Pudar

Sabtu, 18 Juli 2026 | 15:00

Cara Nonton Final Piala Dunia 2026, Spanyol Vs Argentina

Sabtu, 18 Juli 2026 | 14:49

Nelayan Pulau Panggang Kesulitan BBM

Sabtu, 18 Juli 2026 | 14:45

China dan RI Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Airlangga: KEK Batang Jadi Fokus Investasi

Sabtu, 18 Juli 2026 | 14:30

Sektor Teknologi dan Energi Topang Reli Indeks Kompas100 Sepekan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 14:14

Enam Titik Penginapan Siap Tampung Ribuan Peserta Muktamar NU

Sabtu, 18 Juli 2026 | 14:01

Selengkapnya