Berita

Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada. (Foto: Dokumentasi PII)

Politik

KB PII Dukung Prabowo Lawan Perampok SDA

SABTU, 27 JUNI 2026 | 23:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seluruh kader Pelajar Islam Indonesia (PII) diminta untuk memberikan dukungan total kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Sebab, Presiden Prabowo telah berani dan konsisten tengah melakukan perlawanan terbuka terhadap gurita konglomerasi yang selama ini merampok Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia demi menciptakan pemerataan ekonomi.

?Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu, 27 Juni 2026.


?Nasrullah mengungkapkan bahwa langkah geopolitik dan kebijakan strategis yang diambil Prabowo saat ini membuktikan kejeniusannya dalam mengamankan kedaulatan bangsa dari intervensi asing maupun rongrongan para konglomerat hitam di dalam negeri.

?"Begitu kita dengerin (pidato 20 Mei), ternyata perang terbuka Prabowo dengan konglomerat yang selama ini sudah merampok sumber daya alam kita. Siapapun presidennya, kalau kemudian presiden itu punya political will, punya kemauan yang keras untuk bangsa kita ke depan, ya mestinya kita sebagai kader umat harus memberikan dukungan," tegas Nasrullah.

?Lebih lanjut, Nasrullah membeberkan salah satu contoh nyata perampokan kekayaan negara yang kini dilawan habis-habisan oleh pemerintahan Prabowo, yakni modus ekspor ilegal satu pintu yang menguntungkan negara tetangga seperti Singapura, sementara Indonesia hanya dijadikan "sapi perah".

?"Negara yang kecil tiba-tiba menjadi pengekspor ikan hias terbesar sedunia. Kepikiran enggak tuh? Menjadi pengekspor CPO ke luar negeri. Ini kan kita juga kaget. Indonesia menjadi bahan sapi perah, kemudian Singapura yang mengambil kekayaan. Sehingga wajar, ketika Prabowo tanggal 20 Mei pidato menyerang secara terbuka konglomerat yang merampok itu, Singapura yang marah," ungkapnya.

?Di sisi lain, Nasrullah menyayangkan sikap pasif dari kalangan akademisi, pakar ekonomi, dan profesor yang justru terkesan diam dan tidak memberikan pembelaan publik secara masif atas langkah berani Presiden dalam menyelamatkan aset negara ini.

?"Begitu kita kasih permasalahan yang sebenarnya, perampokan yang terjadi di depan mata kita, diam saja. Enggak ada FGD-FGD tentang itu," tegasnya lagi.

?Oleh karena itu, Nasrullah menegaskan bahwa dukungan KB PII murni didasarkan pada political will Presiden yang tulus demi menyelamatkan masa depan bangsa dan mewujudkan pemerataan, bukan karena motif jabatan politik.

?"Saya ngomong begini, saya bukan komisaris, bukan menteri. Saya melihat political will dari seorang presiden yang betul-betul ingin menyelamatkan bangsa kita," pungkasnya.


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya