Berita

Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada. (Foto: Dokumentasi PII)

Politik

KB PII Dukung Prabowo Lawan Perampok SDA

SABTU, 27 JUNI 2026 | 23:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seluruh kader Pelajar Islam Indonesia (PII) diminta untuk memberikan dukungan total kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Sebab, Presiden Prabowo telah berani dan konsisten tengah melakukan perlawanan terbuka terhadap gurita konglomerasi yang selama ini merampok Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia demi menciptakan pemerataan ekonomi.

?Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu, 27 Juni 2026.


?Nasrullah mengungkapkan bahwa langkah geopolitik dan kebijakan strategis yang diambil Prabowo saat ini membuktikan kejeniusannya dalam mengamankan kedaulatan bangsa dari intervensi asing maupun rongrongan para konglomerat hitam di dalam negeri.

?"Begitu kita dengerin (pidato 20 Mei), ternyata perang terbuka Prabowo dengan konglomerat yang selama ini sudah merampok sumber daya alam kita. Siapapun presidennya, kalau kemudian presiden itu punya political will, punya kemauan yang keras untuk bangsa kita ke depan, ya mestinya kita sebagai kader umat harus memberikan dukungan," tegas Nasrullah.

?Lebih lanjut, Nasrullah membeberkan salah satu contoh nyata perampokan kekayaan negara yang kini dilawan habis-habisan oleh pemerintahan Prabowo, yakni modus ekspor ilegal satu pintu yang menguntungkan negara tetangga seperti Singapura, sementara Indonesia hanya dijadikan "sapi perah".

?"Negara yang kecil tiba-tiba menjadi pengekspor ikan hias terbesar sedunia. Kepikiran enggak tuh? Menjadi pengekspor CPO ke luar negeri. Ini kan kita juga kaget. Indonesia menjadi bahan sapi perah, kemudian Singapura yang mengambil kekayaan. Sehingga wajar, ketika Prabowo tanggal 20 Mei pidato menyerang secara terbuka konglomerat yang merampok itu, Singapura yang marah," ungkapnya.

?Di sisi lain, Nasrullah menyayangkan sikap pasif dari kalangan akademisi, pakar ekonomi, dan profesor yang justru terkesan diam dan tidak memberikan pembelaan publik secara masif atas langkah berani Presiden dalam menyelamatkan aset negara ini.

?"Begitu kita kasih permasalahan yang sebenarnya, perampokan yang terjadi di depan mata kita, diam saja. Enggak ada FGD-FGD tentang itu," tegasnya lagi.

?Oleh karena itu, Nasrullah menegaskan bahwa dukungan KB PII murni didasarkan pada political will Presiden yang tulus demi menyelamatkan masa depan bangsa dan mewujudkan pemerataan, bukan karena motif jabatan politik.

?"Saya ngomong begini, saya bukan komisaris, bukan menteri. Saya melihat political will dari seorang presiden yang betul-betul ingin menyelamatkan bangsa kita," pungkasnya.


Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya