Berita

Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat bertemu Raja Charles III di London, Inggris. (Foto: Istimewa)

Global

Forum Bersama Raja Charles III, Jumhur Bicara Kebijakan Pengelolaan Limbah

JUMAT, 26 JUNI 2026 | 13:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Di sela-sela padatnya agenda London Climate Action Week (LCAW) 2026, Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, memenuhi undangan kehormatan untuk hadir dalam acara High-Level Super Pollutant Reception yang diselenggarakan di Istana St James's, London, pada Rabu 24 Juni 2026. 

Acara eksklusif ini turut dihadiri oleh Raja Charles III, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, serta sejumlah pemimpin dunia dan tokoh lingkungan global 

Fokus utama dari pertemuan tingkat tinggi ini adalah percepatan aksi global dalam menekan emisi "super-pollutants" atau polutan super, dengan perhatian khusus pada gas metana. Gas metana dikenal sebagai polutan super karena menyumbang hampir sepertiga dari pemanasan global yang terjadi saat ini. 


Namun, berbeda dengan karbon dioksida yang bertahan lama di atmosfer, metana dapat terurai dalam satu atau dua dekade. Oleh karena itu, pengurangan emisi metana dianggap sebagai cara tercepat untuk memperlambat laju pemanasan global .

Jumhur Hidayat memandang, isu polutan super ini sangat relevan dengan tantangan domestik yang dihadapi Indonesia. Katanya, penanganan emisi metana tidak hanya sebatas pada sektor energi dan bahan bakar fosil, melainkan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya pengelolaan limbah makanan.

"Kehadiran kita di forum ini menegaskan komitmen Indonesia bahwa kita tidak hanya berfokus pada transisi energi, tetapi juga pada aksi-aksi nyata di sektor pengelolaan limbah," ujar Jumhur dalam keterangan tertulis, Jumat 26 Juni 2026.

Dalam acara tersebut, Raja Charles III secara khusus mengunjungi instalasi 'Methane Takeaway' yang digagas oleh The Waste and Resources Action Programme (WRAP). 

Instalasi ini menyajikan 'global meal deal' yang mendemonstrasikan bagaimana pengurangan limbah makanan merupakan salah satu solusi paling cepat dan hemat biaya untuk memangkas emisi metana.

Jumhur menekankan bahwa Indonesia telah memasukkan strategi pengurangan metana dari sektor limbah ke dalam kerangka kebijakan nasional.

"Kita sedang mendorong kebijakan pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dari hulu ke hilir. Mengurangi food waste bukan sekadar soal lingkungan, tapi juga ketahanan pangan dan kesadaran mutlak dari pola perilaku ekonomi masyarakat kita," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya