Berita

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

Hilman Latief Dikulik soal Penyalahgunaan Wewenang Pembagian Kuota Haji Tambahan

KAMIS, 25 JUNI 2026 | 09:07 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembagian kuota haji tambahan yang melibatkan pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa Hilman Latief sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu 24 Juni 2026.

"Mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50 persen-50 persen," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis 25 Juni 2026.


Dari keterangan Hilman tersebut, kata Budi, dipastikan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang seharusnya menggunakan skema 92 persen untuk haji reguler, dan 8 persen untuk haji khusus.

"Termasuk juga keterangan ini juga untuk mengkonfirmasi pihak-pihak siapa saja yang berperan dalam proses inisiasi dari pembagian kuota haji tambahan tersebut. Apakah hanya dari pihak-pihak Kemenag atau juga ada pihak-pihak dari asosiasi ataupun PIHK lain yang juga berinisiatif," pungkas Budi.

KPK sebelumnya menetapkan dua tersangka dalam perkara ini, yakni mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, dan mantan staf khusus menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Yaqut lebih dulu ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih pada Kamis 12 Maret 2026. Sedangkan Gus Alex ditahan di Rutan KPK cabang C1 pada Selasa, 17 Maret 2026.

Dalam pengembangannya, KPK menetapkan dua tersangka baru dari pihak swasta, yakni Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour Travel), dan Asrul Azis Taba (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri). Keduanya telah ditahan KPK pada Senin 8 Juni 2026.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya