Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat menerima audiensi perwakilan 8 pemerintah daerah di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis pekan lalu, 18 Juni 2026. (Foto: Humas Kemensos)
Tahap pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen untuk di 8 titik, mulai dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos).
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat menerima audiensi perwakilan 8 pemerintah daerah di kantor Kemensos, Kamis pekan lalu, 18 Juni 2026.
Dimulainya pembangunan fisik Sekolah Rakyat di 8 titik ini karena proses penyediaan lahan oleh sejumlah pemerintah daerah (Pemda) telah selesai.
Delapan Pemda tersebut di antaranya Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Toba, Kabupaten Kudus, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Mimika.
"Tanah disediakan oleh kabupaten/kota atau provinsi. Pembangunan dari APBN. Kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah. Ini kerja bersama, dari awal sampai pengawasan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa, 23 Juni 2026.
Sebelumnya, para bupati dan wakil bupati melaporkan bahwa lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat telah disiapkan, bahkan sebagian telah melalui tahapan pengukuran dan verifikasi kesiapan.
Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, menyampaikan bahwa lahan di daerahnya telah disiapkan sebagai bagian dari persyaratan memasuki tahap pembangunan.
“Kami telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat, bahkan juga untuk Sekolah Garuda. Secara prinsip, lahan untuk Sekolah Rakyat sudah siap,” ujarnya.
Bupati Toba, Effendi S. P. Napitupulu, menyampaikan bahwa lahannya telah dipetakan, meskipun proses lanjutan masih menyesuaikan kondisi lapangan.
“Kami sudah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen dan telah mengukur kesiapan lahan tersebut. Namun karena adanya bencana alam di wilayah kami, Kementerian PU masih menunda proses lanjutan,” katanya.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa lahan yang disiapkan telah memenuhi kriteria teknis dan siap ditindaklanjuti.
“Kami sudah menyiapkan kurang lebih 8 hektare lahan yang flat dan tidak ada persoalan. Saat ini kami menunggu pihak PU untuk melakukan peninjauan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menyampaikan bahwa penyediaan lahan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor.
“Untuk lahan pembangunan permanen Sekolah Rakyat, kami sudah bekerja sama dengan Perhutani dan Brigif dengan luas kurang lebih 10 hektare,” ujarnya.
Melanjutkan arahannya, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi bagi masyarakat miskin ekstrem yang dijalankan melalui penjangkauan aktif oleh pemerintah daerah.
Dia juga menjelaskan saat ini 93 titik Sekolah Rakyat permanen hampir rampung pembangunan fisiknya, sehingga dapat menampung lebih banyak siswa dari keluarga prasejahtera.
“Program ini memang untuk mereka yang paling miskin. Presiden titip, jangan ada KKN, suap menyuap, jangan sampai ada titipan. Ini harus benar-benar untuk mereka,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa penerimaan siswa dilakukan melalui mekanisme penjangkauan, bukan pendaftaran terbuka.
“Di Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Dijangkau dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota, baru kita terima. Jadi sejak awal program ini sifatnya kolaboratif,” katanya.
