Berita

Amir Hamzah. (Foto: RMOL)

Nusantara

Saatnya Pemprov DKI Kelola Jakarta Fair

Gratiskan Tiket Masuk Setiap Pekan
SELASA, 23 JUNI 2026 | 14:36 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pengelolaan Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair sudah saatnya dilakukan Pemprov DKI Jakarta agar fungsi utamanya sebagai pesta rakyat dapat dikembalikan.

Pemerhati Jakarta, Amir Hamzah mengatakan, Jakarta Fair yang selama puluhan tahun menjadi ikon perayaan hari jadi Jakarta seharusnya tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Jakarta Fair sejak awal dirancang sebagai pesta rakyat," kata Amir kepada wartawan, Selasa 23 Juni 2026.


Amir menjelaskan, langkah cepat yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran tahun ini adalah memberikan kebijakan hari gratis masuk bagi masyarakat, terutama pada akhir pekan yang biasanya menjadi waktu favorit warga berkunjung.

"Pemprov DKI harus segera bernegosiasi dengan pengelola agar ada beberapa hari yang digratiskan, khususnya saat akhir pekan. Ini penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan Jakarta Fair sebagai pesta rakyat yang sesungguhnya," kata Amir.

Menurutnya, secara historis kawasan eks Bandara Kemayoran merupakan aset strategis yang pengelolaannya diberikan dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun, dalam perkembangannya, pengelolaan kawasan dilakukan pihak swasta yakni PT Jakarta International Expo (JIExpo).

"Kita tidak boleh melupakan sejarah. Tanah eks Bandara Kemayoran merupakan aset yang sangat bernilai dan pada prinsipnya diperuntukkan bagi kepentingan publik," kata Amir.

Amir juga menyoroti kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT JIExpo yang saat ini hanya sekitar 13 persen. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi dan dinegosiasikan kembali agar memberikan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat Jakarta.

"Pemprov harus menegosiasikan ulang posisi kepemilikan sahamnya," kata Amir.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya