Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) disebut menerima uang puluhan juta usai bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap gerakan mahasiswa selalu ada kemungkinan muncul pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi.
Ia mengingatkan agar tidak mudah menuduh pihak tertentu sebagai aktor di balik aksi mahasiswa tanpa dasar yang jelas.
“Cuma sayangnya, yang dituding dengan yang sebenarnya melakukan kadang-kadang tidak sejalan,” kata Deddy kepada wartawan, Selasa 23 Juni 2026.
Deddy mengatakan, selama ini PDIP kerap dituduh berada di balik sejumlah aksi mahasiswa yang terjadi belakangan. Namun, menurut dia, kasus yang melibatkan mahasiswa UBK justru memperlihatkan adanya pihak lain yang diduga melakukan intervensi.
“Kalau melihat kasus UBK itu terlihat bahwa memang yang menunggangi itu ya Mas Wapres. Tidak tahu itu arahan beliau atau inisiatif anak buahnya,” sesalnya.
Legislator PDIP ini pun menyinggung pengakuan sejumlah mahasiswa yang menyebut menerima uang sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta melalui aparat kepolisian untuk mengubah agenda demonstrasi menjadi pertemuan dengan Wakil Presiden.
Menurutnya, pola semacam itu sulit disebut sebagai inisiatif yang muncul dari tingkat bawah.
“Orkestrasi murahan seperti begini tidak mungkin dari bawah, tetapi dari atas,” tegas Deddy.
Kendati begitu, Deddy menilai praktik penumpangan kepentingan terhadap gerakan mahasiswa bukan hal yang mudah dihindari. Ia menyebut selalu ada pihak yang berusaha mengambil keuntungan dari momentum tertentu.
Di sisi lain, ia menduga mahasiswa yang terlibat kemungkinan memiliki niat baik untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pejabat negara.
“Mungkin mereka berpikir bagus juga bisa bertemu pejabat secara langsung untuk menyampaikan tuntutan. Walaupun tentu itu di luar bayangan teman-temannya yang lain,” pungkas Deddy.
