Berita

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti. (Foto: Istimewa)

Politik

Haris Rusly Moti:

Kaum Serakahnomic di Balik Narasi 1998 Redux

SELASA, 23 JUNI 2026 | 09:23 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kaum oligarki serakahnomic terobsesi untuk mengulangi perampokan besar-besaran yang pernah mereka lakukan dengan menunggangi krisis moneter dan gerakan mahasiswa tahun 1998.

Demikian pendapat Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 23 Juni 2026.

Menurut Haris, krisis moneter tahun 1997 dan 1998 dengan koordinator lapangan George Soros dan pelaksana lapangannya perusahaan hedge fund atau fund manager yang berpusat di Singapura, berhasil menggelar karpet merah mega perampokan terhadap keuangan dan kekayaan Indonesia.


“Narasi atau tagar "1998 redux", mengulangi 1998, tidak lahir secara buttom up dari gerakan sosial dan gerakan mahasiswa," kata Haris.

Apabila diperhatikan, kata Haris, narasi 1998 redux diorkestrasi secara top down oleh oligarki serakahnomic melalui akun proxy media sosial.

Haris mengingatkan kembali skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebagai megakorupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Mega perampokan BLBI dan KLBI terjadi dengan menunggangi krisis moneter dan gerakan mahasiswa 1998. 

“Kerugian negara akibat perampokan tersebut mencapai ratusan triliun rupiah akibat penyalahgunaan dana talangan darurat dari Bank Indonesia," kata Haris.

Sebaliknya, lanjut Haris, Singapura justru kelimpahan duit segar BLBI yang diparkir para perampok di negara tetangga Indonesia tersebut.

“Jadi motivasi di balik narasi 1998 redux dan sale Indonesia bukan untuk melakukan perubahan yang berpihak pada kepentingan negara dan rakyat," kata Haris.

Haris menekankan bahwa kaum oligarki serakahnomic itu justru terobsesi menciptakan kembali situasi destabilisasi dan krisis multidimensi seperti tahun 1998 untuk melakukan perampokan terhadap kekayaan Indonesia.

Haris mengatakan, Indonesia di tahun 1998 hingga era reformasi, berdasarkan analisa intelijen asing, diibaratkan the empty space atau tanah kosong di antara China dan Australia. Indonesia era reformasi persis negeri tanpa sistem dan tanpa tuan. 

“Ketika situasi ekonomi dan politik kacau, hukum dan konstitusi tidak tegak, maka situasi tersebut ibarat ruang atau tanah kosong tanpa tuan yang memberi keleluasaan mereka melakukan perampok sesuka hati mereka," kata Haris.

Karena itu, Haris meyakini mustahil gerakan sosial dan gerakan mahasiswa yang murni mengangkat narasi Indonesia gelap, Indonesia bangkrut, sale Indonesia, kabur dari Indonesia, buang rupiah, 1998 redux serta Indonesia hancur total.

Menurut Haris narasi atau tagar yang melecehkan negara Indonesia seperti itu bukan lahir dari deep feeling atau perasaan terdalam dari gerakan mahasiswa dan rakyat Indonesi. 

“Saya justru melihat tagar dan narasi tersebut sebagai cermin dari situasi terancam yang sedang dihadapi kaum oligarki serakahnomic nasional dan multi nasional”, pungkas Haris.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Dunia Film Berduka, Bintang Jurassic Park Sam Neill Meninggal Dunia

Senin, 13 Juli 2026 | 16:19

Kapolri dan Jajaran Sowan ke Cilangkap Perkuat Silaturahmi dengan Panglima TNI

Senin, 13 Juli 2026 | 16:16

Bincang Ringan di Cilangkap

Senin, 13 Juli 2026 | 16:10

Demokrat Minta Kasus Mantan Jampidsus Febrie Diserahkan ke KPK

Senin, 13 Juli 2026 | 16:06

DPR Buka Peluang Panggil Mahfud MD Bahas Dugaan Cacat Prosedur Kasus Febrie

Senin, 13 Juli 2026 | 16:02

Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Kebakaran Maut di Bangkok

Senin, 13 Juli 2026 | 15:59

Rasio Defisit APBN 2026 Paling Tinggi Imbas Lonjakan Belanja Negara

Senin, 13 Juli 2026 | 15:53

Prabowo Diminta Ambil Langkah Strategis Atasi Ketegangan Polri-Kejaksaan

Senin, 13 Juli 2026 | 15:44

Polri Didesak Berantas Buzzer Penyebar Disinformasi soal Pengamanan Kejaksaan

Senin, 13 Juli 2026 | 15:30

Rakernas GPA Tegaskan Dukungan Penuh ke Prabowo dan Polri

Senin, 13 Juli 2026 | 15:16

Selengkapnya