Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)
Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang dijadwalkan mulai "turun gunung" ke Lampung pada Juni 2026 ini memicu beragam tafsir politik. Langkah tersebut dinilai bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan berpotensi dibaca sebagai upaya mempertahankan pengaruh politik setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.
Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, kemunculan kembali Jokowi di panggung politik berisiko menimbulkan pertanyaan publik mengenai tujuan sebenarnya dari aktivitas tersebut.
"Langkah Jokowi yang dijadwalkan turun gunung di Lampung sontak memantik tafsir politik yang beragam. Bagi sebagian kalangan, ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sinyal bahwa gairah politiknya belum benar-benar padam meski masa jabatan telah berakhir," kata Saiful kepada RMOL, Senin, 22 Juni 2026.
Menurutnya, publik wajar mempertanyakan alasan di balik langkah tersebut, terlebih dilakukan saat masyarakat masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
"Publik pun mulai bertanya, untuk apa langkah ini dilakukan sekarang? Apakah ini bagian dari strategi besar yang belum sepenuhnya terbuka ke publik, atau justru menunjukkan bahwa bayang-bayang kekuasaan masih sulit dilepaskan?" ujarnya.
Saiful menilai manuver politik yang dilakukan mantan presiden berpotensi menimbulkan kesan kontras dengan kondisi masyarakat yang sedang fokus memenuhi kebutuhan dasar.
"Ketika mantan presiden yang telah menjabat dua periode kembali aktif secara politis, wajar jika publik melihatnya bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan upaya mempertahankan pengaruh. Ini yang kemudian memunculkan pertanyaan tajam apakah ini untuk kepentingan bangsa, atau ada agenda politik tertentu yang lebih personal?" katanya.
Ia juga menyoroti munculnya spekulasi yang mengaitkan langkah tersebut dengan posisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Banyak yang menduga bahwa langkah ini berkaitan dengan upaya memperkuat posisi politik keluarga. Dalam politik Indonesia yang masih kental dengan patronase, dukungan figur besar seperti Jokowi tentu memiliki daya dorong yang luar biasa," tuturnya.
Menurut Saiful, kondisi itu berpotensi memperkuat kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai praktik dinasti politik yang semakin menguat.
"Namun di sisi lain, hal ini juga bisa mempertegas kekhawatiran publik tentang praktik dinasti politik yang semakin menguat, sesuatu yang sejak lama menjadi perdebatan di ruang publik," jelasnya.
Saiful juga menyinggung kemungkinan keterkaitan langkah tersebut dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurutnya, jika Jokowi hanya menempati posisi dewan pembina, maka pengaruh politik yang dimiliki belum tentu dapat dimaksimalkan.
"Dalam logika politik praktis, posisi simbolik sering kali tidak cukup untuk menggerakkan mesin partai secara signifikan," katanya.
Karena itu, Saiful menilai langkah "turun gunung" tersebut berisiko memunculkan persepsi publik bahwa terdapat agenda politik yang belum dijelaskan secara terbuka.
"Publik tidak lagi mudah diyakinkan dengan narasi normatif. Mereka menuntut kejelasan arah dan tujuan. Tanpa itu, setiap langkah politik akan selalu dibaca sebagai bagian dari agenda tersembunyi, bukan pengabdian murni," ujarnya.
Lebih jauh, Saiful menegaskan bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya citra pribadi Jokowi, melainkan juga etika politik pasca-kekuasaan di Indonesia.
"Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan, bukan justru terus berada di orbitnya tanpa kejelasan peran. Jika tidak, maka publik akan terus mempertanyakan, ini tentang negara, atau sekadar perpanjangan pengaruh?" pungkasnya.
