Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan penataan Jl. HR Rasuna Said di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. (Foto: Berita Jakarta)
Kawasan Jl. HR Rasuna Said di Kuningan, Jakarta Selatan, yang dahulu dipenuhi tiang monorel mangkrak, kini tampil lebih rapi usai dilakukan penataan yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Peresmian ini juga menandai diaktifkannya kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) setiap akhir pekan di kawasan baru ini.
Dalam acara ini sekaligus meresmikan penamaan Halte Gedung KPK menjadi Halte Setiabudi Integritas. Penamaan halte ini sebagai simbol penguatan budaya antikorupsi dan integritas di ruang publik strategis.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan penataan Jalan HR Rasuna Said dan naming right Halte Setiabudi Integritas Satu," ujar Pramono.
Penataan Jl HR Rasuna Said sepanjang 3,8 kilometer ini menelan anggaran sebesar Rp91 miliar. Sebanyak 109 tiang monorel pun telah dibongkar dan dirapikan serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas.
"Saya yakin jalan ini akan menjadi landmark baru bagi Jakarta karena semua orang melihat sekarang jauh menjadi lebih tertata, lebih rapi," ungkapnya.
Selain menata kawasan ini, Gubernur Pramono juga menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air untuk membersihkan aliran Kali Cideng yang berada di sepanjang Jl HR Rasuna Said.
Sementara terkait hak penamaan Halte Setiabudi Integritas, Pramono menjelaskan bahwa pembangunannya tidak menggunakan dana APBD, melainkan dari pembiayaan kreatif atau creative financing.
Penamaan halte ini merupakan wujud komitmen kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pembiayaannya sepenuhnya dari naming right dan juga iklan yang ada. Sehingga inilah sebagai cara bagaimana Jakarta membangun kotanya, tidak semata-mata bergantung pada APBD tetapi kita berikan kesempatan naming right untuk itu," jelas Pramono.
Sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto mengapresiasi komitmen dan upaya Pemprov DKI dalam mewujudkan Jakarta yang lebih nyaman.
Terkait hak penamaan Halte Setiabudi Integritas, Setyo menyebut hal ini merupakan wujud kolaborasi antara KPK dengan Pemprov DKI. Ia pun berharap, halte ini bisa menjadi salah satu edukasi masyarakat untuk menjaga integritas dan perilaku antikorupsi.
"Harapan saya dengan sebuah penamaan yang menunjukkan identitas itu bisa menjadi sebuah memori kolektif. Orang akan mengingat, orang akan menjaga, ya akan melakukan sesuatu hal yang positif sesuai dengan namanya," tandas Pramono.
