Berita

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad Sarmuji. /RMOL Faisal Aristama

Politik

PDIP Penyeimbang Pemerintah Tapi Menyeimbangkan Apa?

SABTU, 20 JUNI 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Golkar menyoroti sikap politik PDIP yang dinilai belum menunjukkan posisi yang jelas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan pihaknya menghormati sepenuhnya pilihan politik PDIP. Namun, berdasarkan pernyataan sejumlah tokoh partai tersebut, PDIP saat ini tampak menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP, mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang tersebut," ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu, 20 Juni 2026.


Meski demikian, Sarmuji menilai efektivitas peran sebagai penyeimbang masih perlu dibuktikan dalam praktik politik. Menurut dia, masyarakat nantinya yang akan menilai sejauh mana fungsi tersebut benar-benar dijalankan.

"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid juga meminta PDIP bersikap tegas, apakah memilih menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan menyusul dugaan keterlibatan kader PDIP dalam aksi mahasiswa, setelah munculnya Andi Widjajanto di tengah massa demonstrasi.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," ujar Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Menurut Jazilul, ketidakjelasan posisi PDIP berpotensi mengganggu soliditas koalisi pemerintahan dalam menjalankan dan menyukseskan program-program Presiden Prabowo.

"Jangan abu-abu sikapnya. Selama ini yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat pihak lain. Tapi kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program. Jadi, posisinya supaya *gentle* saja," tegasnya.

Jazilul juga mempertanyakan makna deklarasi PDIP sebagai partai penyeimbang. Menurutnya, hingga kini belum terlihat secara jelas aspek apa yang hendak diseimbangkan oleh partai berlambang banteng tersebut.

"Karena selama ini memang ada kesan di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan seperti apa, itu saya tidak paham. Jadi, yang penting memastikan posisinya saja supaya kita bisa bergerak secara baik," pungkasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya