Berita

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad Sarmuji. /RMOL Faisal Aristama

Politik

PDIP Penyeimbang Pemerintah Tapi Menyeimbangkan Apa?

SABTU, 20 JUNI 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Golkar menyoroti sikap politik PDIP yang dinilai belum menunjukkan posisi yang jelas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan pihaknya menghormati sepenuhnya pilihan politik PDIP. Namun, berdasarkan pernyataan sejumlah tokoh partai tersebut, PDIP saat ini tampak menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP, mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang tersebut," ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu, 20 Juni 2026.


Meski demikian, Sarmuji menilai efektivitas peran sebagai penyeimbang masih perlu dibuktikan dalam praktik politik. Menurut dia, masyarakat nantinya yang akan menilai sejauh mana fungsi tersebut benar-benar dijalankan.

"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid juga meminta PDIP bersikap tegas, apakah memilih menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan menyusul dugaan keterlibatan kader PDIP dalam aksi mahasiswa, setelah munculnya Andi Widjajanto di tengah massa demonstrasi.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," ujar Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Menurut Jazilul, ketidakjelasan posisi PDIP berpotensi mengganggu soliditas koalisi pemerintahan dalam menjalankan dan menyukseskan program-program Presiden Prabowo.

"Jangan abu-abu sikapnya. Selama ini yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat pihak lain. Tapi kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program. Jadi, posisinya supaya *gentle* saja," tegasnya.

Jazilul juga mempertanyakan makna deklarasi PDIP sebagai partai penyeimbang. Menurutnya, hingga kini belum terlihat secara jelas aspek apa yang hendak diseimbangkan oleh partai berlambang banteng tersebut.

"Karena selama ini memang ada kesan di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan seperti apa, itu saya tidak paham. Jadi, yang penting memastikan posisinya saja supaya kita bisa bergerak secara baik," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya