Berita

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad Sarmuji. /RMOL Faisal Aristama

Politik

PDIP Penyeimbang Pemerintah Tapi Menyeimbangkan Apa?

SABTU, 20 JUNI 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Golkar menyoroti sikap politik PDIP yang dinilai belum menunjukkan posisi yang jelas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan pihaknya menghormati sepenuhnya pilihan politik PDIP. Namun, berdasarkan pernyataan sejumlah tokoh partai tersebut, PDIP saat ini tampak menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP, mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang tersebut," ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu, 20 Juni 2026.


Meski demikian, Sarmuji menilai efektivitas peran sebagai penyeimbang masih perlu dibuktikan dalam praktik politik. Menurut dia, masyarakat nantinya yang akan menilai sejauh mana fungsi tersebut benar-benar dijalankan.

"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid juga meminta PDIP bersikap tegas, apakah memilih menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan menyusul dugaan keterlibatan kader PDIP dalam aksi mahasiswa, setelah munculnya Andi Widjajanto di tengah massa demonstrasi.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," ujar Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Menurut Jazilul, ketidakjelasan posisi PDIP berpotensi mengganggu soliditas koalisi pemerintahan dalam menjalankan dan menyukseskan program-program Presiden Prabowo.

"Jangan abu-abu sikapnya. Selama ini yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat pihak lain. Tapi kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program. Jadi, posisinya supaya *gentle* saja," tegasnya.

Jazilul juga mempertanyakan makna deklarasi PDIP sebagai partai penyeimbang. Menurutnya, hingga kini belum terlihat secara jelas aspek apa yang hendak diseimbangkan oleh partai berlambang banteng tersebut.

"Karena selama ini memang ada kesan di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan seperti apa, itu saya tidak paham. Jadi, yang penting memastikan posisinya saja supaya kita bisa bergerak secara baik," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Ketika Gerakan Sosial Baru Menggugat Tatanan Politik

Selasa, 20 Oktober 2026 | 00:15

Ada Demo Mahasiswa, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas

Selasa, 20 Oktober 2026 | 00:00

Cegah Perpecahan, Bagusnya Gibran Mundur

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:38

Ada Indikasi Dendam Politik di Balik Wacana Pelengseran Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:24

Legislator PKB Serahkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Majalengka

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:01

Realisasi Investasi Hingga Kuartal III Sentuh Rp1.539 T

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:58

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Investasi Tembus Rp3.923 Triliun

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:58

Ferry Juliantono Terpilih Jadi Presiden Syarikat Islam

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:53

Masyarakat Adat Wanam Merauke Butuh Pelatihan Pertanian Berkelanjutan

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:45

BEM-KSI Gelar Silaturahmi ke PBNU dan Beri Apresiasi ke Gus Gudfan

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:29

Selengkapnya