Berita

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad Sarmuji. /RMOL Faisal Aristama

Politik

PDIP Penyeimbang Pemerintah Tapi Menyeimbangkan Apa?

SABTU, 20 JUNI 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Golkar menyoroti sikap politik PDIP yang dinilai belum menunjukkan posisi yang jelas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan pihaknya menghormati sepenuhnya pilihan politik PDIP. Namun, berdasarkan pernyataan sejumlah tokoh partai tersebut, PDIP saat ini tampak menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP, mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang tersebut," ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu, 20 Juni 2026.


Meski demikian, Sarmuji menilai efektivitas peran sebagai penyeimbang masih perlu dibuktikan dalam praktik politik. Menurut dia, masyarakat nantinya yang akan menilai sejauh mana fungsi tersebut benar-benar dijalankan.

"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid juga meminta PDIP bersikap tegas, apakah memilih menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan menyusul dugaan keterlibatan kader PDIP dalam aksi mahasiswa, setelah munculnya Andi Widjajanto di tengah massa demonstrasi.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," ujar Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Menurut Jazilul, ketidakjelasan posisi PDIP berpotensi mengganggu soliditas koalisi pemerintahan dalam menjalankan dan menyukseskan program-program Presiden Prabowo.

"Jangan abu-abu sikapnya. Selama ini yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat pihak lain. Tapi kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program. Jadi, posisinya supaya *gentle* saja," tegasnya.

Jazilul juga mempertanyakan makna deklarasi PDIP sebagai partai penyeimbang. Menurutnya, hingga kini belum terlihat secara jelas aspek apa yang hendak diseimbangkan oleh partai berlambang banteng tersebut.

"Karena selama ini memang ada kesan di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan seperti apa, itu saya tidak paham. Jadi, yang penting memastikan posisinya saja supaya kita bisa bergerak secara baik," pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya