Berita

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad Sarmuji. /RMOL Faisal Aristama

Politik

PDIP Penyeimbang Pemerintah Tapi Menyeimbangkan Apa?

SABTU, 20 JUNI 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Golkar menyoroti sikap politik PDIP yang dinilai belum menunjukkan posisi yang jelas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan pihaknya menghormati sepenuhnya pilihan politik PDIP. Namun, berdasarkan pernyataan sejumlah tokoh partai tersebut, PDIP saat ini tampak menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP, mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang tersebut," ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu, 20 Juni 2026.


Meski demikian, Sarmuji menilai efektivitas peran sebagai penyeimbang masih perlu dibuktikan dalam praktik politik. Menurut dia, masyarakat nantinya yang akan menilai sejauh mana fungsi tersebut benar-benar dijalankan.

"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid juga meminta PDIP bersikap tegas, apakah memilih menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan menyusul dugaan keterlibatan kader PDIP dalam aksi mahasiswa, setelah munculnya Andi Widjajanto di tengah massa demonstrasi.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," ujar Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Menurut Jazilul, ketidakjelasan posisi PDIP berpotensi mengganggu soliditas koalisi pemerintahan dalam menjalankan dan menyukseskan program-program Presiden Prabowo.

"Jangan abu-abu sikapnya. Selama ini yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat pihak lain. Tapi kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program. Jadi, posisinya supaya *gentle* saja," tegasnya.

Jazilul juga mempertanyakan makna deklarasi PDIP sebagai partai penyeimbang. Menurutnya, hingga kini belum terlihat secara jelas aspek apa yang hendak diseimbangkan oleh partai berlambang banteng tersebut.

"Karena selama ini memang ada kesan di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan seperti apa, itu saya tidak paham. Jadi, yang penting memastikan posisinya saja supaya kita bisa bergerak secara baik," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya