Peserta didik menikmati MBG. (Foto: BGN)
Maraknya aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah belakangan ini dinilai lebih banyak menyoroti persoalan ekonomi dan efektivitas sejumlah program prioritas pemerintah.
Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, secara substansial tuntutan mahasiswa tidak hanya menyangkut isu politik, tetapi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi nasional, termasuk harapan agar nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin menguat.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti program-program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Bahkan, dalam sejumlah aksi, muncul tuntutan agar kedua program tersebut dihentikan.
Menurut Adi, tuntutan tersebut sulit diwujudkan karena MBG merupakan salah satu janji politik utama Presiden Prabowo Subianto yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah.
"Rasanya memang harus ada kompromi. Apa pun judulnya, MBG dianggap sebagai janji politik Presiden Prabowo. Begitu juga program-program prioritas pemerintah lainnya," ujarnya lewat kanal Youtube, Kamis, 18 Juni 2026.
Meski demikian, Adi mengakui pelaksanaan program-program tersebut masih menyisakan banyak catatan yang perlu dibenahi. Karena itu, evaluasi dan perbaikan tata kelola menjadi langkah yang harus terus dilakukan pemerintah.
Ia melihat Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan pembenahan dalam pelaksanaan MBG setelah muncul berbagai kritik dari publik.
Namun demikian, Adi menilai tuntutan penghentian total program MBG tidak sejalan dengan tujuan utama program tersebut yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting.
"Mahasiswa menginginkan program ini dihentikan karena dianggap pemborosan. Tetapi di sisi lain pemerintah menilai program ini tidak mungkin dihentikan karena tujuannya untuk mengatasi stunting dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Secara substansi tujuan program ini positif," jelasnya.
Menurut Adi, yang menjadi perhatian publik saat ini bukan semata keberadaan program MBG dan KDKMP, melainkan bagaimana pelaksanaannya mampu memberikan hasil yang sesuai harapan.
Jangan sampai, kata dia, anggaran yang besar justru menimbulkan kesan pemborosan karena manfaat yang dirasakan masyarakat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
"Desakan penghentian MBG muncul karena dalam praktiknya masih banyak kritik dan dianggap belum sepenuhnya sesuai harapan. Itu yang perlu dijawab pemerintah," katanya.
Karena itu, Adi menilai langkah evaluasi atau penyesuaian pelaksanaan program perlu diiringi dengan bukti yang terukur mengenai manfaat yang dihasilkan.
Misalnya, pemerintah perlu menunjukkan bahwa pemenuhan gizi melalui MBG benar-benar berdampak positif terhadap kesehatan, semangat belajar, hingga perkembangan intelektual para siswa sebagai penerima manfaat.
"Bila pemerintah bisa menunjukkan data dan survei yang terukur bahwa MBG memberikan dampak signifikan bagi penerima manfaat, saya kira respons publik terhadap program ini akan jauh lebih positif," pungkasnya.
