Beda Sikap Gerakan Mahasiswa terhadap Program Pemerintah Bukan Fenomena Baru

Perbedaan sikap politik di kalangan aktivis mahasiswa terkait sejumlah isu strategis nasional dinilai sebagai hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. 

Pengamat politik Adi Prayitno menegaskan, perbedaan pandangan antarkelompok mahasiswa bukan fenomena baru dan telah terjadi sejak lama.

Belakangan, sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), baik di daerah maupun Jakarta, menyampaikan tuntutan politik yang antara lain meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Di sisi lain, muncul Aliansi BEM Bersatu yang menyampaikan sikap berbeda. Kelompok ini justru mendukung keberlanjutan program MBG dengan sejumlah catatan kritis, serta mengusulkan langkah-langkah penguatan tata kelola program pemerintah.

"Terkait dengan gerakan ini, salah satu tuntutannya adalah dilakukan sterilisasi gerakan mahasiswa agar terbebas dari pendanaan, fasilitas, dan intervensi kepentingan politik praktis," kata Adi Prayitno lewat kanal Youtube milikya, Kamis, 18 Juni 2026.

Selain itu, Aliansi BEM Bersatu juga mendukung keberlanjutan program MBG dengan syarat pelaksanaannya lebih tepat sasaran, efisien, dan memiliki tata kelola yang semakin baik. Mereka juga mendorong penuntasan kasus korupsi tanpa pandang bulu serta mengajak mahasiswa untuk mengawal proses hukum secara objektif.

Menurut Adi, perbedaan sikap politik di kalangan mahasiswa merupakan fakta yang tidak bisa dihindari dalam sistem demokrasi.

"Kalau kita melihat sejarah, perbedaan sikap politik di kalangan mahasiswa itu sudah sering terjadi. Bisa terjadi antara satu BEM dengan BEM lainnya, atau antara kelompok mahasiswa tertentu yang memiliki pandangan politik berbeda," ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menilai publik tidak perlu terkejut dengan munculnya kelompok mahasiswa yang memiliki pandangan berbeda terhadap kebijakan pemerintah.

Ia juga menanggapi anggapan bahwa munculnya kelompok mahasiswa yang relatif mendukung program pemerintah merupakan upaya untuk menggembosi gerakan mahasiswa yang kritis.

"Saya kira tudingan semacam itu juga sering muncul sejak dulu. Setiap ada kelompok yang sikap politiknya dianggap sejalan dengan pemerintah, biasanya langsung dituding sebagai bagian dari proksi atau upaya penggembosan gerakan," katanya.

Meski demikian, Adi mengingatkan agar perbedaan pandangan tersebut tidak berujung pada konflik antarkelompok mahasiswa. Menurutnya, demokrasi justru tumbuh dari keberagaman pendapat yang disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.

"Yang penting, apa pun pendapatnya, apa pun aktivismenya, atau apa pun aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi maupun pernyataan sikap, tidak boleh saling gontok-gontokan. Biarkan demokrasi ini berjalan indah karena perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari," pungkasnya.