Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Dalam sejarah politik Indonesia, pertengahan tahun sering menjadi periode yang sensitif karena bertepatan dengan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan.

Selain itu, sejumlah kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto mulai memasuki fase implementasi yang menentukan. 

"Program-program besar seperti hilirisasi, swasembada pangan, reformasi fiskal, hingga Program Makan Bergizi Gratis mulai memasuki tahap pengujian di lapangan," kata pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, dikutip Kamis 18 Juni 2026.

Dalam kondisi seperti itu, kata Amir, kegagalan teknis di lapangan dapat dengan mudah dikapitalisasi menjadi kegagalan politik.

“Kelompok oposisi tentu akan memanfaatkan setiap celah untuk membangun narasi bahwa pemerintah tidak kompeten," kata Amir.

Menurut Amir, hal ini biasa dalam demokrasi. Yang perlu dicermati adalah ketika kritik berubah menjadi upaya sistematis untuk menciptakan persepsi bahwa negara sedang menuju kekacauan.

Amir juga mengaitkan perkembangan tersebut dengan pernyataan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu yang menyinggung adanya indikasi kuat mengenai apa yang disebut sebagai “Gerakan Jakarta”.

Amir menilai, istilah tersebut tidak dapat dipahami secara harfiah sebagai gerakan massa biasa. Dalam terminologi intelijen, sebuah gerakan sering kali merujuk pada jaringan aktor yang bekerja melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial, kelompok tekanan politik, aktivis, hingga pembentukan opini publik.

“Saya melihat apa yang disampaikan Presiden Prabowo bukan sekadar retorika politik. Bisa jadi beliau memperoleh laporan intelijen mengenai adanya konsolidasi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki tujuan politik jangka menengah maupun jangka panjang,” kata Amir.

Amir mengatakan bahwa dalam praktik intelijen modern, indikasi ancaman terhadap stabilitas nasional biasanya tidak muncul dalam bentuk gerakan tunggal, melainkan melalui serangkaian aktivitas yang tampak terpisah namun memiliki arah narasi yang sama.