Berita

Film dokumenter Pesta Babi. (Foto: Istimewa)

Politik

Berkaca dari kasus Timor Timur

Pesta Babi Berpotensi Jadi Alat Internasionalisasi Isu Papua

RABU, 17 JUNI 2026 | 23:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Publik agar mewaspadai potensi pemanfaatan film dokumenter Pesta Babi sebagai alat internasionalisasi isu Papua yang dapat mengarah pada agenda disintegrasi NKRI.

Pengamat politik alumni Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura, Rico Marbun mengatakan, sejarah lepasnya Timor Timur menjadi Timor-Leste menunjukkan pola yang berlangsung melalui tiga tahap, yakni pemilihan momentum dan isu keluhan, internasionalisasi isu, serta intervensi asing.

"Tragedi Santa Cruz tahun 1991 dijadikan momentum untuk membawa isu Timor Timur ke panggung internasional. Setelah itu muncul berbagai jaringan advokasi yang mendorong tekanan internasional terhadap Indonesia hingga akhirnya membuka jalan menuju referendum," kata Rico, dikutip Rabu 17 Juni 2026.


Rico menilai terdapat kemiripan pola dalam kasus Papua. Ia menyoroti film Pesta Babi yang pertama kali ditayangkan di Auckland, Selandia Baru, pada Maret 2026 dan difasilitasi oleh kelompok yang selama ini mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi Papua.

"Saya tidak mempersoalkan film sebagai media kritik terhadap kebijakan negara. Yang perlu dicermati adalah penggunaan diksi, seperti istilah “kolonialisme” yang berpotensi dijadikan sebagai instrumen internasionalisasi isu Papua, sebagaimana yang pernah terjadi dalam kasus Timor Timur," kata Rico.

Rico meminta pemerintah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai upaya yang berpotensi mengubah persoalan domestik menjadi tekanan politik internasional yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

"Pelajaran dari Timor Timur jangan sampai terulang. Kita harus menjaga ruang demokrasi sekaligus tetap waspada terhadap narasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong disintegrasi bangsa," pungkas Rico.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya