Berita

Kepala BGN Nanik Sudaryati Dayang. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Hukum

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

RABU, 17 JUNI 2026 | 18:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka seluas-luasnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada publik untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan pengawasan masyarakat.

Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pihaknya tetap mendukung perbaikan tata kelola MBG di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, yakni Nanik Sudaryati Dayang. Bahkan, komunikasi dan koordinasi antara BGN dengan KPK terus berjalan, khususnya terkait tindak lanjut hasil kajian yang sebelumnya disusun KPK.

"Saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat kegiatan di Sentul dua minggu lalu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian," kata Setyo kepada wartawan di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.


Ia memahami adanya perubahan kebijakan yang dilakukan BGN, termasuk langkah evaluasi dan pembenahan program yang kini tengah berjalan.

"Menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau," ujarnya.

Meski demikian, Setyo menegaskan substansi utama hasil kajian KPK tetap relevan, yakni perlunya perubahan sistem secara menyeluruh serta peningkatan transparansi dalam pelaksanaan program.

"Yang paling utama adalah sistem yang harus diubah. Bahkan segala sesuatunya harus transparan. Semua pihak harus dilibatkan," tegas Setyo.

Menurutnya, pengawasan MBG tidak cukup hanya mengandalkan lembaga negara. BGN juga perlu melibatkan pengawas di daerah hingga masyarakat agar program yang menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah tersebut dapat diawasi secara terbuka.

"Kalau perlu di daerah yang jangkauannya luas pun BGN harus juga mau melibatkan mungkin dari pihak-pihak pengawas di sana, bahkan kalau perlu melibatkan masyarakat," katanya.

Setyo menilai keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat mengetahui secara jelas pelaksanaan program MBG.

"Sehingga masyarakat itu tercerahkan apa sih programnya, apa sih kegiatannya, apa sih menunya, berapa sih uangnya, dan seterusnya," pungkasnya.


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya