Berita

Kepala BGN Nanik Sudaryati Dayang. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Hukum

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

RABU, 17 JUNI 2026 | 18:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka seluas-luasnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada publik untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan pengawasan masyarakat.

Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pihaknya tetap mendukung perbaikan tata kelola MBG di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, yakni Nanik Sudaryati Dayang. Bahkan, komunikasi dan koordinasi antara BGN dengan KPK terus berjalan, khususnya terkait tindak lanjut hasil kajian yang sebelumnya disusun KPK.

"Saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat kegiatan di Sentul dua minggu lalu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian," kata Setyo kepada wartawan di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.


Ia memahami adanya perubahan kebijakan yang dilakukan BGN, termasuk langkah evaluasi dan pembenahan program yang kini tengah berjalan.

"Menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau," ujarnya.

Meski demikian, Setyo menegaskan substansi utama hasil kajian KPK tetap relevan, yakni perlunya perubahan sistem secara menyeluruh serta peningkatan transparansi dalam pelaksanaan program.

"Yang paling utama adalah sistem yang harus diubah. Bahkan segala sesuatunya harus transparan. Semua pihak harus dilibatkan," tegas Setyo.

Menurutnya, pengawasan MBG tidak cukup hanya mengandalkan lembaga negara. BGN juga perlu melibatkan pengawas di daerah hingga masyarakat agar program yang menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah tersebut dapat diawasi secara terbuka.

"Kalau perlu di daerah yang jangkauannya luas pun BGN harus juga mau melibatkan mungkin dari pihak-pihak pengawas di sana, bahkan kalau perlu melibatkan masyarakat," katanya.

Setyo menilai keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat mengetahui secara jelas pelaksanaan program MBG.

"Sehingga masyarakat itu tercerahkan apa sih programnya, apa sih kegiatannya, apa sih menunya, berapa sih uangnya, dan seterusnya," pungkasnya.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya