Berita

Kepala BGN Nanik Sudaryati Dayang. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Hukum

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

RABU, 17 JUNI 2026 | 18:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka seluas-luasnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada publik untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan pengawasan masyarakat.

Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pihaknya tetap mendukung perbaikan tata kelola MBG di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, yakni Nanik Sudaryati Dayang. Bahkan, komunikasi dan koordinasi antara BGN dengan KPK terus berjalan, khususnya terkait tindak lanjut hasil kajian yang sebelumnya disusun KPK.

"Saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat kegiatan di Sentul dua minggu lalu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian," kata Setyo kepada wartawan di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.


Ia memahami adanya perubahan kebijakan yang dilakukan BGN, termasuk langkah evaluasi dan pembenahan program yang kini tengah berjalan.

"Menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau," ujarnya.

Meski demikian, Setyo menegaskan substansi utama hasil kajian KPK tetap relevan, yakni perlunya perubahan sistem secara menyeluruh serta peningkatan transparansi dalam pelaksanaan program.

"Yang paling utama adalah sistem yang harus diubah. Bahkan segala sesuatunya harus transparan. Semua pihak harus dilibatkan," tegas Setyo.

Menurutnya, pengawasan MBG tidak cukup hanya mengandalkan lembaga negara. BGN juga perlu melibatkan pengawas di daerah hingga masyarakat agar program yang menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah tersebut dapat diawasi secara terbuka.

"Kalau perlu di daerah yang jangkauannya luas pun BGN harus juga mau melibatkan mungkin dari pihak-pihak pengawas di sana, bahkan kalau perlu melibatkan masyarakat," katanya.

Setyo menilai keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat mengetahui secara jelas pelaksanaan program MBG.

"Sehingga masyarakat itu tercerahkan apa sih programnya, apa sih kegiatannya, apa sih menunya, berapa sih uangnya, dan seterusnya," pungkasnya.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya