Gibran Mau Buktikan Bukan Pemimpin Tipis Kuping

Langkah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang memilih membuka ruang dialog dan menerima langsung aspirasi mahasiswa di Istana Wapres menuai apresiasi. Sikap tersebut dinilai sebagai cerminan kepemimpinan modern yang tidak anti-kritik.

Ketua Umum DPN Solidaritas Pemuda Desa, Fadli Rumakefing menegaskan, respons cepat Gibran terhadap kritik mahasiswa atas sejumlah kebijakan pemerintah menunjukkan praktik nyata dari listening leadership atau kepemimpinan yang mendengar.

"Penerimaan mahasiswa oleh Mas Wapres Gibran bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, kritik, dan masukan," ujar Fadli kepada awak media, Rabu, 17 Juni 2026.

Menurut Fadli, di era digital seperti saat ini, publik dan generasi muda menginginkan sosok pemimpin yang hadir, mudah dijangkau, serta responsif terhadap dinamika di akar rumput.

Sikap yang ditunjukkan mantan Walikota Solo itu, kata dia, menempatkan kemampuan mendengar sebagai unsur vital dalam tata kelola pemerintahan masa kini.

"Pemimpin tidak hanya menyampaikan program kepada masyarakat, tetapi juga bersedia mendengar langsung aspirasi, kritik, dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat," jelasnya.

Fadli juga mengingatkan dalam iklim demokrasi yang sehat, aksi dan kritik yang dilayangkan oleh mahasiswa merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari kontrol sosial. Langkah Wapres menyambut mereka justru menjadi bentuk penghormatan terhadap hak warga negara.

"Dalam demokrasi, kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Kritik justru merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan perbaikan kebijakan publik," tukas Fadli.

Lebih lanjut, ia berharap pendekatan inklusif ini bisa terus dipertahankan demi menjaga stabilitas politik dan sosial tanpa harus membungkam suara-suara kritis dari elemen masyarakat sipil.

"Hubungan antara negara dan masyarakat tidak harus dibangun melalui konfrontasi. Dialog yang terbuka dan setara justru menjadi fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga kualitas demokrasi," pungkasnya.