Banggar Sepakati Asumsi Makro 2027, Ini Rinciannya

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan fiskal tahun 2027 sebagai acuan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2027.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, Panja memandang target pertumbuhan ekonomi 2027 perlu didorong lebih optimistis dengan tetap didukung reformasi struktural.

"Panja memandang penting proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis disertai dengan upaya dan kebijakan transformasi struktural ekonomi Indonesia sebagai fondasi penting pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," kata Said dalam rapat Panja Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal, Defisit, dan Pembiayaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.

Dalam kesepakatan tersebut, pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar Rupiah Rp16.800-17.500 per Dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,6-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70-95 Dolar AS per barel, lifting minyak 580-605 ribu barel per hari, lifting gas bumi 953 ribu-1,017 juta barel setara minyak per hari, serta defisit APBN sebesar 1,8-2,4 persen terhadap PDB.

Said menambahkan, pemerintah juga didorong menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi pangan dan energi, sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Panja meminta pemerintah menjaga inflasi tetap terkendali, terutama inflasi pangan dan energi, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional," ujarnya.

Selain itu, Banggar meminta pemerintah mengoptimalkan pembiayaan pembangunan agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

"Panja juga meminta pemerintah mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif, produktif, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi," tutur Said.

Kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden kepada DPR pada 16 Agustus mendatang.