Berita

Rapat Panja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah yang membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2027. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

Banggar DPR Minta Reformasi Fundamental Ekonomi, Soroti Rupiah yang Terus Melemah

RABU, 17 JUNI 2026 | 12:01 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi secara konsisten dalam dua dekade terakhir dinilai menjadi sinyal perlunya reformasi fundamental ekonomi nasional. Ketergantungan pada konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dianggap tidak lagi cukup untuk menciptakan pertumbuhan yang kuat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Pandangan tersebut mengemuka dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah yang membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Negara, Defisit, dan Pembiayaan dalam RAPBN 2027.

Anggota Banggar DPR RI, Kamrussamad, menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap fondasi ekonomi nasional agar mampu mendorong pertumbuhan yang lebih produktif sekaligus menciptakan lapangan kerja formal yang lebih luas.


"Fundamental ekonomi kita harus benar-benar direformasi secara jelas. Jika hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka lapangan kerja formal tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan," ujar Kamrussamad di Gedung DPR, Rabu, 17 Juni 2026.

Ia juga menyoroti tren depresiasi nilai tukar Rupiah yang terus berlanjut dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural yang perlu segera dibenahi.

"Artinya, depresiasi nilai tukar Rupiah terjadi secara konsisten dari waktu ke waktu," katanya.

Karena itu, Kamrussamad berharap penyusunan RAPBN 2027 dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada perbaikan fundamental dan peningkatan daya saing nasional.

Menurutnya, agenda reformasi ekonomi membutuhkan dukungan politik yang kuat, baik dari pemerintah maupun seluruh fraksi di DPR, agar arah pembangunan ekonomi Indonesia dapat berjalan lebih efektif.

"Kita membutuhkan dukungan dari seluruh fraksi serta kerja sama yang solid antara pemerintah dan DPR agar navigasi ekonomi nasional dapat diperbaiki dan diarahkan menuju pertumbuhan yang lebih sehat," pungkasnya.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya