Berita

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Muhammad Qodari. (Foto: RMOL/ Hani Fatunnisa)

Politik

BGN Terapkan Sistem Grading SPPG, Insentif Ditentukan Berdasarkan Kinerja

RABU, 17 JUNI 2026 | 10:47 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah mulai melakukan penataan menyeluruh terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut diambil seiring meluasnya cakupan program yang kini telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat melalui sekitar 28 ribu SPPG yang tersebar di berbagai daerah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, fokus pemerintah saat ini bukan lagi menambah jumlah SPPG baru, melainkan memperkuat kualitas layanan unit-unit yang telah beroperasi. 


Karena itu, pemerintah memutuskan melakukan moratorium pembangunan SPPG baru sembari melakukan evaluasi dan penataan ulang sistem yang ada.

“Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu, 17 Juni 2026.

Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerapkan sistem grading atau pengelompokan kelas berdasarkan kualitas kinerja masing-masing SPPG.

Melalui mekanisme tersebut, setiap unit layanan akan dievaluasi dan ditempatkan dalam kategori tertentu yang nantinya berpengaruh langsung terhadap insentif yang diterima.

“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya, jadi angka insentifnya tidak akan sama,” ujar Qodari.

Di saat yang sama, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap aspek operasional SPPG, mulai dari kelayakan fasilitas, pemenuhan standar operasional, proses pengolahan makanan, hingga penerapan kesehatan dan kebersihan. 

Menurut Qodari, setelah jaringan layanan MBG berkembang pesat, prioritas pemerintah kini beralih pada peningkatan mutu dan efisiensi. 

“Jadi fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi,” pungkasnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Menteri Haji Usul BPIH 2027 Naik 10-15 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:22

Perpres Ojol 2026 Dikebut, Ini 3 Tarif yang Bakal Diatur Pemerintah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:12

Film Insidious: Out of the Further Resmi Tayang di Indonesia, Ini Sinopsisnya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:01

Penyegaran AKD Golkar Strategis Perkuat Kinerja DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:54

Rupiah Menguat Rp17.840 Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:38

Trump Hentikan Latihan Militer AS-Korsel Lebih Cepat Demi Hubungan Baik dengan Korut

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:26

IGCE 2026 Momentum Indonesia Jadi Raksasa Geothermal Dunia

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:23

Polri-Kejagung Kompak Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:21

Mantan Pelatih Pelatnas Panjat Tebing Jadi Tersangka Pelecehan Atlet

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:01

Gerak Cepat Pemerintah Harus Dirasakan Rakyat NTT

Rabu, 19 Agustus 2026 | 16:45

Selengkapnya