Berita

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Muhammad Qodari. (Foto: RMOL/ Hani Fatunnisa)

Politik

BGN Terapkan Sistem Grading SPPG, Insentif Ditentukan Berdasarkan Kinerja

RABU, 17 JUNI 2026 | 10:47 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah mulai melakukan penataan menyeluruh terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut diambil seiring meluasnya cakupan program yang kini telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat melalui sekitar 28 ribu SPPG yang tersebar di berbagai daerah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, fokus pemerintah saat ini bukan lagi menambah jumlah SPPG baru, melainkan memperkuat kualitas layanan unit-unit yang telah beroperasi. 


Karena itu, pemerintah memutuskan melakukan moratorium pembangunan SPPG baru sembari melakukan evaluasi dan penataan ulang sistem yang ada.

“Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu, 17 Juni 2026.

Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerapkan sistem grading atau pengelompokan kelas berdasarkan kualitas kinerja masing-masing SPPG.

Melalui mekanisme tersebut, setiap unit layanan akan dievaluasi dan ditempatkan dalam kategori tertentu yang nantinya berpengaruh langsung terhadap insentif yang diterima.

“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya, jadi angka insentifnya tidak akan sama,” ujar Qodari.

Di saat yang sama, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap aspek operasional SPPG, mulai dari kelayakan fasilitas, pemenuhan standar operasional, proses pengolahan makanan, hingga penerapan kesehatan dan kebersihan. 

Menurut Qodari, setelah jaringan layanan MBG berkembang pesat, prioritas pemerintah kini beralih pada peningkatan mutu dan efisiensi. 

“Jadi fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi,” pungkasnya.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya