Dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan beberapa BEM lainnya mengadakan aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir. Tuntutannya meminta pemerintah untuk menghentikan sejumlah program yang dianggap menyedot APBN, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ini bukti bahwa keresahan publik pada hari ini masih terkait susahnya mencari pekerjaan, menurunnya daya beli, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin naik, pemborosan terhadap APBN dan APBD oleh pejabat publik, masifnya korupsi di berbagai bidang, hingga kesenjangan sosial yang terus terjadi,” Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2026.
Ia juga menyarankan agar program MBG dievaluasi menyeluruh pasca-penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya, serta Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun 2025-2026.
“Jika memang program ini memberatkan kondisi fiskal negara, maka perlu dimoratorium pelaksanaannya, tetapi jika pemerintah mampu mengelola program dengan tepat sasaran dan tepat penganggaran, maka kelanjutan program MBG perlu melalui kajian komprehensif dari teknis pelaksanaan, standarisasi kualitas makanan, penerima manfaat dan alternatif sumber pendanaan lain,” jelasnya.
Misalnya pendanaan dari investor, kemitraan, CSR, hingga hibah. Selain itu ia juga mendorong pengawasan yang perlu diperketat.
“Serta perlunya evaluasi terkait program prioritas nasional lainnya seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang pembangunannya tidak di lokasi strategis di berbagai wilayah, transparansi pembangunan, penerapan planogram dalam penempatan produk, keterlibatan masyarakat setempat, hingga tumpang tindih dengan BUMDes,” ungkap dia.
Lanjut Haris, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu ragu untuk meminta maaf terhadap rakyat, jika banyak mendapat tuntutan dan kritik yang digaungkan akhir-akhir ini.
“Program harus menghadirkan keadilan sosial, maka dengan sendirinya rakyat akan memberikan dukungan tanpa perlu dimobilisasi,” ungkapnya.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi jajaran menteri dan wakil menteri yang bekerja hanya berdasarkan konsep Asal Bapak Senang (ABS) alias yang baik-baik dan indah-indah saja yang disampaikan pada Presiden,
“Sedangkan yang buruk dan pahit justru tidak disampaikan,” ungkapnya lagi.
Menurut dia, rakyat hari ini semakin kritis, apalagi dengan keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi saat ini.
“Demokrasi pada hari ini dapat dilakukan dengan cara konvensional (turun ke jalan) atau secara digital (media sosial), sehingga hampir tidak ada isu yang luput dari pandangan rakyat. Pemerintah harus peka dengan kondisi dan keinginan rakyat dalam menjalankan pemerintahan serta mau mengevaluasi kerja, kinerja, dan program yang dijalankan,” tandasnya.
