DALAM tempo cepat setelah memimpin peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Presiden Prabowo mengambil dua langkah tegas terhadap Badan Gizi Nasional dan tata-kelola Program Makanan Bergizi Gratis. Langkah ini memberikan sinyal politik bahwa pemerintah memadukan demokrasi dan teknokrasi untuk mencapai tujuan dan dampak program pro-rakyat. Berantas korupsi dan kolusi adalah komitmen Presiden atasi akar kekerasan struktural terhadap kelompok rentan yang ditargetkan dalam program strategis ini. Pelaku serakanomics dibatasi ruang gerak mengelola sumber daya negara.
Langkah pertama, pada 2 Juni 2026 Presiden merombak struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional dengan memberhentikan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Nanik S Deyang, mantan wakil BGN bidang komunikasi publik dan investigasi, ditunjuk sebagai kepala badan andalan presiden ini bersama dua wakil baru, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Langkah kedua, atas izin presiden Kejaksaan Agung menahan Dadan, Sony dan Lodewyk secara bersamaan pada 3 Juni 2026. Ketiganya dijadikan tersangka korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Mulai dari sangkaan terafiliasi dengan Mitra SPPG di mana sejumlah yayasan dimiliki ketiga mantan petinggi BGN tersebut sampai pada mark-up pengadaan tanpa kualifikasi vendor atas 21.801 motor listrik, 32.000 pasang sepatu dan pengadaan 5.400 televisi 75 inch.
Di balik respon positif dari publik nasional, dua langkah tegas tersebut sebetulnya memperlihatkan keseriusan presiden membebaskan program MBG dari bancakan oligarki ekonomi-politik. Keputusan presiden juga menunjukkan sikap politik akomodasinya terhadap aspirasi masyarakat sipil di satu sisi dan di sisi lain, kepastian hukum untuk keadilan bagi seluruh stakeholder MBG dan terpenting pemenuhan HAM bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan balita.
Perubahan Tata Kelola
Bagi publik presiden telah kembali kepada visi-misi awal MBG yaitu kualitas gizi anak menunjang pembelajaran dan penguatan ekonomi lokal. Anak adalah sasaran utama program di dalam ekosistem pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini dilakukan mengandalkan partisipasi pelaku ekonomi lokal di mana sekolah target berada. Hal itu berarti program MBG adalah bagian integral dari ekosistem pendidikan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pergantian pucuk pimpinan MBG adalah langkah politik terpenting disusul perubahan tata kelola sebagaimana disampaikan Nanik S Deyang dalam konferensi pers, 4 Juni 2026. Bagi publik penunjukan Nanik dan revisi tata kelola sangat masuk akal. Mengingat peran Nanik selama empat bulan terakhir melakukan sidak dan membereskan risiko nyata dari tata-kelola dan pelembagaan amburadul sarat konflik kepentingan di bawah pimpinan Dadan, Sony dan Lodewyk.
Terdapat empat jurus tata kelola terkini di bawah kepemimpinan Nanik. Pertama, Refocusing yaitu kembali pada prioritas peningkatan kualitas dan bukan kuantitas. Program diutamakan untuk kelompok rentan 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita) dan anak sekolah dasar atau rentang usia sampai 9 tahun. Untuk tahun 2026, target 82,9 juta penerima manfaat dikoreksi sementara realisasi 22 juta 3B akan terus dimaksimalkan.
Kedua, Moratorium Dapur Baru yaitu BGN menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan titik dapur baru (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG). Akan dibenahi dan dilakukan standardisasi terhadap ribuan dapur yang sudah beroperasi agar sesuai dengan baku mutu.Pembenahan ini sangat fundamental karena berkaitan dengan mitigasi risiko keracunan, kualitas sarana dan sistem operasional SPPG dan penegakan reward & punishment yang terlembaga.
Ketiga, Perluasan ke Daerah 3T yaitu program MBG akan diperluas ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Makin jelas fokus dan prioritas wilayah target yang dengan sendirinya makin fokus pada 3B dan pelajar SD dari keluarga miskin atau rentan. Dengan cara ini dimaksimalkan peran dapur MBG di desa atau kecamatan terpencil.
Keempat, Efisiensi Anggaran MBG yaitu melakukan penghematan anggaran belanja negara guna keberlanjutan program MBG jangka panjang.Sebelum Dadan dkk dibekuk Kejagung, Menkeu Purbaya sudah memotong Rp67 triliun dari pagu Rp335 T menjadi Rp268 T. Selanjutnya untuk memastikan efisiensi di tengah tekanan fiskal terkini, BGN mengusahakan pendanaan operasional melalui skema alternatif di luar APBN seperti dana hibah (asing dan domestik), CSR BUMN dan korporasi swasta.
Keempat perubahan fundamental di atas dipertegas lagi dengan rencana pemanfaatan dapur sekolah/kantin sekolah, dapur umum dan fasilitas setempat. Dengan demikian BGN tidak semata mengubah model teknokrasi program tetapi lebih dari itu menciptakan ekosistem pendidikan lokal yang berpihak pada komunitas sekolah (guru, komite sekolah dan orang tua murid), pelaku ekonomi daerah serta partisipasi-pengawasan pemerintah daerah.
Memberantas Ekonomi-Politik Rente
Dalam konteks kepentingan nasional yang lebih besar, perubahan tata kelola MBG berdampak pada pemberantasan ekonomi-politik rente. Satu setengah tahun pelaksanaan MBG menjadi testimoni tak terbantahkan betapa BGN di bawah kendali Dadan Hindayana diduga dijadikan bancakan komplotan pejabat birokrasi, politisi, jejaring parpol, juga oknum tentara dan polisi.
Diharapkan dari pengembangan kasus hukum dan kesaksian Sony Sonjaya sebagai Justice Collaborator, misalnya, dapat memberi informasi detil mengenai korupsi dan kolusi antara petinggi BGN dan para pihak khususnya aktor negara.
Di tengah optimisme masyarakat dengan adanya sikap tegas presiden, perubahan tata kelola MBG sesungguhnya berdampak strategis untuk dua hal. Yaitu politik demokrasi dan penegakan hukum. Melalui perubahan ini berlangsung pertemuan antara aspirasi publik dan kinerja penegak hukum.
Satu setengah tahun masyarakat sipil mengkritisi terkait tata kelola MBG. Presiden punya niat baik namun disalahgunakan oleh oknum pimpinan BGN--Dadan cs. Mereka menerjemahkan program mulia ini menjadi orientasi proyek semata yang mengejar keuntungan pribadi dan kelompok.
Hari ini perubahan tata kelola MBG tidak saja mencegah normalisasi atas tragedi keracunan.
Muncul sinyal kuat bahwa presiden prabowo membutuhkan kekuatan demokrasi untuk mempreteli kleptokrasi dan menegakkan teknokrasi terkait tata kelola pelaksanaan program MBG. Menerima masukan PDIP, misalnya, patut dijadikan parameter bahwa presiden sendiri berusaha keluar dari antagonisme politik yang terus dimanfaatkan faksi-faksi oligarkis. Dengan kata lain, perubahan tata kelola MBG adalah terobosan pelembagaan demokrasi politik dan teknokrasi kebijakan untuk mengoreksi kleptokrasi atau apa yang disebutnya sebagai pelaku serakahnomics.
Menjaga Kredibilitas Pemerintah
Pergantian pimpinan BGN dan perubahan tata-kelola MBG menegaskan komitmen pemerintah untuk kelompok rentan dan generasi anak didik.Presiden kembali mengandalkan teknokrasi atau kecakapan teknis Nanik dkk yang membutuhkan deliberasi publik agar kebijakan selalu terkoreksi menuju pencapaian tujuan dan dampak program.
Tersisa satu pesan penting yaitu dukungan publik khususnya masyarakat sipil terhadap perubahan tata kelola tersebut. Sejalan dengan ekspektasi publik, Presiden mengharapkan atensi publik berkelanjutan terhadap pelaksanaan program agar konflik kepentingan dan tindak korupsi tidak berulang lagi. Sebagaimana publik berharap program ini harus keluar dari narasi politik elektoral dan dibebaskan dari tangan-tangan jahat kleptokrasi bersembunyi di balik narasi dukungan atau klaim loyalitas kepada presiden.
Di tengah upaya memerangi ekosistem berburu rente, Prabowo hadir sebagai strong man, people’s president dan pemimpin bervisi besar yang diterjemahkan dalam kebijakan berdampak bagi rakyat miskin dan generasi muda. Dengan tangan dingin dan suara keras Nanik S Deyang, diharapkan teknokratisasi atas program ini dapat menghilangkan peluang kooptasi faksi-faksi politik untuk kepentingan elektoral 2029. Predator APBN dan penumpang gelap demokrasi semakin dibatasi ruang gerak, akses dan kontrol atas sumber daya negara (keuangan, regulasi dan lembaga negara), baik di pusat maupun di daerah.
Program ini akan kembali kredibel di mata publik apabila peserta didik tidak lagi keracunan MBG. Ini ukuran terbesar dan paling nyata bagi masyarakat sipil dan rakyat pada umumnya. Sebagaimana ditegaskan Presiden, pada sepiring nasi beserta menu yang bergizi itu hak anak akan hidup sehat dan belajar nyaman terjamin kembali. Di dalam teknokrasi MBG yang transparan dan akuntabel, negara kembali hadir sejahterakan rakyat, menyehatkan generasi pelajar dan menggerakkan ekonomi daerah.
Yosef Sampurna Nggarang
98 Resolution Network,Stafsus KemenHAM Bidang Pemenuhan
