Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution. (Foto: Istimewa)
Kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai mengganggu kepentingan kelompok oligarki dan elit global, yang seakan membuat Indonesia kini sedang diserang dengan tekanan dari luar serta upaya memecah belah dari dalam.
Begitu dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution mengomentari beragam fenomena akhir-akhir ini.
Oleh sebab itu, Razak meminta seluruh elemen bangsa terutama generasi muda dituntut lebih kritis dan cermat dalam menyaring arus informasi.
“Sebagai anak bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme, kita harus pandai memilah mana fakta dan mana rekayasa narasi. Jangan mudah terprovokasi,” kata Razak dalam keterangan tertulis, Sabtu 13 Juni 2026.
Lebih mendalam, Razak menilai inti seluruh kebijakan demi mengembalikan kedaulatan bangsa sesuai amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Sejauh ini ada empat program Pemerintah yang menjadi fokus: kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan Program Makan Bergizi Gratis untuk kesejahteraan rakyat.
Razak menilai, oligarki gerah karena saat ini pengelolaan ekspor-impor secara terpadu melalui satu pintu di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
"Ini ditujukan untuk menutup celah praktik merugikan negara seperti under-invoicing dan transfer pricing. Wajar jika para mafia ekspor-impor merasa tersinggung selama ini mereka leluasa memanfaatkan kekayaan alam kita demi keuntungan pribadi,” tegasnya.
Mengenai melemahnya nilai tukar Rupiah, Razak pun menilai penjelasan yang hanya menyebutkan faktor geopolitik atau kebijakan luar negeri belum mengungkap gambaran sesungguhnya.
Untuk itu, Razak secara tegas menghimbau seluruh jajaran Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, hingga Pimpinan Komisariat HIMMAH di seluruh Indonesia menjaga persatuan dan mereformasi pikiran agar tidak terjebak dalam narasi yang hanya berisi kecaman buta terhadap kebijakan pemerintah.
“Jika ada masukan atau kritik, sampaikanlah dengan cara yang arif dan membangun melalui dialog publik, diskusi ilmiah, atau menyusun usulan perbaikan yang nyata,” demikian Razak.
