Berita

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem, Erna Sari Dewi. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Anggaran Irigasi Dipangkas, Swasembada Pangan Terancam

JUMAT, 12 JUNI 2026 | 02:58 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Target swasembada pangan pemerintah dinilai berisiko sulit tercapai jika anggaran pembangunan irigasi terus mengalami pemangkasan.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem, Erna Sari Dewi, menyoroti penurunan anggaran sektor sumber daya air (SDA), khususnya irigasi, yang disebut mencapai 61 persen dalam pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun anggaran mendatang.

"Bagaimana kita bisa menggaungkan swasembada pangan jika anggaran irigasi berkurang sampai 61 persen? Jika irigasi tidak dibangun, bagaimana petani dapat meningkatkan hasil panennya?" kata Erna kepada wartawan usai rapat Komisi V DPR RI bersama Menteri PU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.


Menurut Erna, struktur anggaran yang ada saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, terutama di sektor pangan yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah.

Ia mengungkapkan kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp219,81 triliun. Namun, pagu indikatif yang dialokasikan baru sekitar Rp98,47 triliun atau 44,8 persen dari total kebutuhan.

Akibat keterbatasan anggaran tersebut, sejumlah program strategis berpotensi mengalami penurunan capaian. Salah satunya pembangunan jaringan irigasi yang semula ditargetkan mencakup sekitar 12 ribu hektare lahan, kini hanya mampu menjangkau sekitar 411 hektare.

Erna meminta pemerintah dan Kementerian PU melakukan penataan ulang prioritas anggaran dengan mengutamakan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan mendukung target pembangunan nasional.

"Kita harus memilih program yang benar-benar strategis dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jangan sampai program yang langsung menyentuh masyarakat justru terabaikan," pungkasnya.


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

Panen Raya TNI, Presiden Prabowo: Saya Bahagia Hari Ini

Jumat, 17 Juli 2026 | 22:57

UPDATE

Perjalanan Karier Nanik S Deyang dari Jurnalis hingga Pimpin Dewan Pengawas BGN

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:23

Deklarasi Gus Kikin Maju Ketum PBNU Tuai Protes Sejumlah PCNU Jatim

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:13

Pesan Menag di FABC: Sinodalitas Gereja Cermin Musyawarah dan Gotong Royong

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:08

Prabowo Restui Pengunduran Diri Nanik dari BGN, Siapkan Dewan Pengawas Baru

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:06

Emas Antam Mulai Naik, Harga Buyback Tembus Rp2,38 Juta per Gram

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:51

Prabowo Puji Keterlibatan Perwira TNI-Polri dalam Penanganan Bencana Sumatera

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:51

Saat Jakarta jadi Jembatan Persaudaraan Asia

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:45

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.913 per Dolar AS Jelang Rilis Suku Bunga BI

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:34

KPK Bongkar Dugaan Penyamaran Aset Bupati Lombok Barat, Pasal TPPU Disiapkan

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:29

Ancaman Houthi Guncang Pasar, Harga Minyak Sentuh Level Tertinggi

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:24

Selengkapnya