Berita

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem, Erna Sari Dewi. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Anggaran Irigasi Dipangkas, Swasembada Pangan Terancam

JUMAT, 12 JUNI 2026 | 02:58 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Target swasembada pangan pemerintah dinilai berisiko sulit tercapai jika anggaran pembangunan irigasi terus mengalami pemangkasan.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem, Erna Sari Dewi, menyoroti penurunan anggaran sektor sumber daya air (SDA), khususnya irigasi, yang disebut mencapai 61 persen dalam pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun anggaran mendatang.

"Bagaimana kita bisa menggaungkan swasembada pangan jika anggaran irigasi berkurang sampai 61 persen? Jika irigasi tidak dibangun, bagaimana petani dapat meningkatkan hasil panennya?" kata Erna kepada wartawan usai rapat Komisi V DPR RI bersama Menteri PU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.


Menurut Erna, struktur anggaran yang ada saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, terutama di sektor pangan yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah.

Ia mengungkapkan kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp219,81 triliun. Namun, pagu indikatif yang dialokasikan baru sekitar Rp98,47 triliun atau 44,8 persen dari total kebutuhan.

Akibat keterbatasan anggaran tersebut, sejumlah program strategis berpotensi mengalami penurunan capaian. Salah satunya pembangunan jaringan irigasi yang semula ditargetkan mencakup sekitar 12 ribu hektare lahan, kini hanya mampu menjangkau sekitar 411 hektare.

Erna meminta pemerintah dan Kementerian PU melakukan penataan ulang prioritas anggaran dengan mengutamakan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan mendukung target pembangunan nasional.

"Kita harus memilih program yang benar-benar strategis dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jangan sampai program yang langsung menyentuh masyarakat justru terabaikan," pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya