Berita

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem, Erna Sari Dewi. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Anggaran Irigasi Dipangkas, Swasembada Pangan Terancam

JUMAT, 12 JUNI 2026 | 02:58 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Target swasembada pangan pemerintah dinilai berisiko sulit tercapai jika anggaran pembangunan irigasi terus mengalami pemangkasan.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem, Erna Sari Dewi, menyoroti penurunan anggaran sektor sumber daya air (SDA), khususnya irigasi, yang disebut mencapai 61 persen dalam pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun anggaran mendatang.

"Bagaimana kita bisa menggaungkan swasembada pangan jika anggaran irigasi berkurang sampai 61 persen? Jika irigasi tidak dibangun, bagaimana petani dapat meningkatkan hasil panennya?" kata Erna kepada wartawan usai rapat Komisi V DPR RI bersama Menteri PU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.


Menurut Erna, struktur anggaran yang ada saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, terutama di sektor pangan yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah.

Ia mengungkapkan kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp219,81 triliun. Namun, pagu indikatif yang dialokasikan baru sekitar Rp98,47 triliun atau 44,8 persen dari total kebutuhan.

Akibat keterbatasan anggaran tersebut, sejumlah program strategis berpotensi mengalami penurunan capaian. Salah satunya pembangunan jaringan irigasi yang semula ditargetkan mencakup sekitar 12 ribu hektare lahan, kini hanya mampu menjangkau sekitar 411 hektare.

Erna meminta pemerintah dan Kementerian PU melakukan penataan ulang prioritas anggaran dengan mengutamakan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan mendukung target pembangunan nasional.

"Kita harus memilih program yang benar-benar strategis dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jangan sampai program yang langsung menyentuh masyarakat justru terabaikan," pungkasnya.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya