Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Nusantara

Akademisi IPB University:

Regulasi Lobster 2026 Perlu Peta Jalan yang Jelas

JUMAT, 12 JUNI 2026 | 00:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perubahan regulasi benih bening lobster (BBL) yang berlangsung selama lebih dari satu dekade menunjukkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan aspek konservasi dan pemanfaatan ekonomi. 

Terbaru, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026 yang menjadi landasan tata kelola pemanfaatan BBL setelah sebelumnya kebijakan terkait komoditas ini beberapa kali mengalami perubahan.

Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University, Dr Ahmad Solihin, menilai Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan penting. Akan tetapi, regulasi ini masih memerlukan peta jalan yang jelas agar potensi lobster nasional dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. 


“Regulasi lobster berkembang sangat cepat. Dalam rentang sekitar 11 tahun, kita melihat perubahan dari pendekatan yang cenderung melarang menjadi pengaturan yang semakin rinci dan spesifik,” ujar Ahmad dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan regulasi juga ditandai dengan semakin detailnya pengaturan berdasarkan spesies lobster. 

Jika pada awal kebijakan seluruh jenis lobster diperlakukan secara umum, regulasi yang terbit setelah 2020 mulai mengklasifikasikan lobster pasir, lobster batu, lobster batik, dan jenis lainnya. 

Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan meningkatnya pemahaman pemerintah terhadap karakteristik sumber daya lobster nasional.

Ahmad juga menyoroti perubahan mendasar dalam Permen KP Nomor 5 Tahun 2026. Salah satunya adalah penghapusan ketentuan mengenai kegiatan budi daya lobster di luar negeri yang sebelumnya mensyaratkan investasi di dalam negeri. 

Ia menilai penghapusan pasal tersebut mengembalikan fokus pemanfaatan BBL untuk kegiatan di wilayah Indonesia.

Selain itu, regulasi terbaru juga mengubah redaksi beberapa pasal penting. Kata “dapat” yang sebelumnya digunakan dalam ketentuan penangkapan BBL dihilangkan sehingga kegiatan penangkapan kini secara tegas diarahkan untuk tujuan budi daya. 

“Implikasinya sangat besar karena fleksibilitas yang sebelumnya ada menjadi hilang. Penangkapan BBL sekarang harus untuk budi daya,” jelasnya.

Meski mendukung penguatan tata kelola, Ahmad mengingatkan bahwa pemerintah perlu menyusun peta jalan pemanfaatan lobster nasional berbasis kapasitas budi daya dalam negeri. 

Menurutnya, apabila kapasitas nasional saat ini baru mampu menyerap sebagian potensi yang tersedia, maka diperlukan perencanaan bertahap untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan investasi.

Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme kuota dan kewenangan pengawasan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan. 

Di sisi lain, pendekatan pembinaan dan sanksi administratif perlu lebih diutamakan dibandingkan kriminalisasi pelaku usaha.

“Regulasi harus melindungi sumber daya lobster, tetapi pada saat yang sama juga memberikan kepastian hukum bagi nelayan, pembudi daya, dan pelaku usaha. Kampus siap berkolaborasi memberikan pendampingan dan kajian ilmiah untuk mendukung tujuan tersebut,” pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya