Demo mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Kamis, 11 Juni 2026. (Foto: RMOLJabar)
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) Bandung Raya bersama sejumlah organisasi kemahasiswaan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis, 11 Juni 2026.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani masyarakat. Mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), program Makan Bergizi Gratis (MBG), persoalan pendidikan, hingga rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.
Koordinator FMN Bandung Raya, Ainul Mardhyah, menilai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak terlepas dari kebijakan negara yang belum menyentuh akar permasalahan.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mendorong reforma agraria yang berpihak kepada rakyat serta memperkuat industrialisasi nasional guna menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.
"Persoalan yang dihadapi rakyat hari ini harus dijawab dengan kebijakan yang menyentuh akar masalah, bukan sekadar program jangka pendek," kata Ainul dikutip dari
Kantor Berita RMOLJabar.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi program MBG. Mereka menilai program tersebut menyerap anggaran besar, namun masih menyisakan berbagai persoalan dalam implementasinya.
Selain itu, massa aksi menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dinilai berpotensi meningkatkan beban hidup masyarakat. Kenaikan harga energi disebut akan berdampak pada naiknya biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok.
Di sektor pendidikan, mahasiswa menilai akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi persoalan karena tingginya biaya kuliah yang harus ditanggung mahasiswa dan keluarga.
Presiden Mahasiswa UPI 2026, Khallid Saiful, mengatakan kondisi ekonomi nasional menjadi salah satu alasan mahasiswa turun ke jalan. Menurutnya, daya beli masyarakat terus tertekan akibat kenaikan sejumlah kebutuhan pokok dan harga energi.
Selain isu ekonomi, Khallid juga menyoroti rencana pengesahan RUU Polri yang dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan kewenangan institusi kepolisian dan berdampak langsung terhadap kehidupan demokrasi.
"Mahasiswa memiliki kewajiban untuk mengawal setiap kebijakan publik agar tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat," tegasnya.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan. Secara bergantian para mahasiswa menyampaikan orasi dari atas mobil komando yang terparkir di depan Gedung DPRD Jawa Barat.
Massa menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Mereka juga menyatakan akan terus mengawal berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat melalui konsolidasi dan gerakan lanjutan.
