Raihan WTP Sembilan Kali Jadi Komitmen Jaga Tata Kelola Keuangan Daerah

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengapresiasi kinerja Pemprov DKI atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut untuk ke-9 kali secara berturut-turut.

Demikian disampaikan Penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI Wahyu Dewanto dalam Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

“Pencapaian ini tentu patut diapresiasi karena menunjukkan adanya komitmen untuk terus menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Wahyu, dikutip dari laman DPRD DKI, Kamis 11 Juni 2026.

Fraksi Gerindra juga menyoroti kinerja fiskal Pemprov DKI Jakarta. Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp80,03 triliun atau 94,76 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp84,45 triliun.

Jumlah tersebut mencerminkan stabilitas fiskal yang terjaga dengan baik di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.

Kemudian, belanja daerah dari total anggaran Rp85,98 triliun, Pemprov DKI berhasil merealisasikan Rp76,10 triliun atau sebesar 88,51 persen.

Rinciannya, belanja operasi mencapai Rp62,57 triliun atau 92,83 persen dan belanja modal terealisasi Rp13,15 triliun atau 86,22 persen.

Wahyu menilai, tidak tercapainya realisasi 100 persen merupakan hal yang wajar dalam pengelolaan anggaran yang kompleks. Sebab, terdapat faktor teknis dan penyesuaian program di lapangan.

Meski demikian, Wahyu mengimbau agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp5,82 triliun dapat digunakan secara lebih strategis pada tahun anggaran mendatang. Sehingga belanja modal perlu dioptimalkan secara maksimal.

“Harapan kami, realisasi anggaran tersebut benar-benar menghadirkan dampak nyata," pungkas Wahyu.