Berita

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (Repro YouTube DPR)

Politik

Kemendagri Usulkan Tambahan Anggaran Rp6,27 Triliun untuk 2027

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 12:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dengan tambahan tersebut, total pagu anggaran Kemendagri yang diajukan mencapai Rp10,93 triliun.

Usulan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2027 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

"Tahun ini kita memang sudah bekerja untuk melaksanakan kegiatan pemberian award kepada daerah yang berprestasi, dibagi dalam enam region dengan alokasi anggaran sebanyak Rp1 triliun, tapi kemarin kita mengalami apa realokasi anggaran dari Kementerian Keuangan, sehingga memang berkurang,” kata Tito.


Karena itu, Kemendagri kembali mengusulkan anggaran Rp1 triliun pada 2027 untuk program insentif fiskal daerah guna memperkuat mekanisme reward and punishment serta mendorong iklim kompetitif antardaerah.

"Oleh karena itu, di tahun depan untuk memperkuat sistem reward and punishment, iklim kompetitif antar daerah, kami tetap mengusulkan tahun depan diberikan anggaran sebanyak Rp1 triliun dalam rangka untuk insentif fiskal daerah,” ujarnya.

Selain itu, Kemendagri mengusulkan anggaran dukungan manajemen sebesar Rp398,5 miliar yang akan digunakan untuk layanan umum, operasional perkantoran, administrasi, tata usaha, kearsipan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi pada 12 komponen dan 37 satuan kerja.

Untuk layanan sarana dan prasarana, Kemendagri mengajukan anggaran Rp72,8 miliar, termasuk untuk pemeliharaan fasilitas perkantoran dan penggantian barang milik negara yang mengalami kerusakan berat.

Tito juga menyoroti pentingnya pengamanan aset negara di lingkungan Kemendagri. Untuk itu, pihaknya mengusulkan anggaran Rp27,1 miliar guna mendukung pengelolaan keuangan dan aset, termasuk sertifikasi tanah milik kementerian.

"Karena cukup banyak sebetulnya aset-aset Kemendagri yang perlu betul-betul diamankan, tanah misalnya, yang harus disertifikasi satu per satu,” jelas mantan Kapolri ini.

Lebih jauh, Tito turut mengungkapkan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk program penanganan sampah daerah melalui proyek Local Service Delivery Improvement Project yang telah dibahas bersama World Bank.

Kemendagri pun mengusulkan anggaran Rp444,5 miliar untuk program tersebut guna membantu daerah-daerah yang belum masuk dalam skema penanganan sampah yang dikerjakan oleh Danantara.

"Ini akan bisa membantu, jadi ada 34 aglomerasi yang ditangani oleh danantara, tapi masih banyak daerah-erah yang punya problem sampah yang perlu dikerjakan oleh kita, Kemendagri, bekerja sama dengan Kementerian LH," katanya.

Di sisi lain, Kemendagri juga meminta agar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari pemanfaatan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dapat dimanfaatkan lebih besar oleh kementerian.

Menurut Tito, Kemendagri mengusulkan penggunaan PNBP sebesar Rp651,7 miliar untuk memperkuat layanan publik, terutama Dukcapil yang akan menjadi fondasi utama pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.

"Dengan demikian, pagu indikatif tahun 2027 kesimpulannya adalah Rp4,65 triliun dari Bappenas dan Kemenkeu,” ujarnya.

"Melihat dari kebutuhan program kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Kemendagri, memerlukan dukungan tambahan sebanyak Rp6,27 triliun, sehingga kami mohon izin dengan segala hormat mengusulkan pagu anggaran Kemendagri 2027 total adalah Rp10,93 triliun,” demikian Tito.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya