Berita

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. (Foto: Kemensos)

Politik

Gus Ipul Temui Dudung, Bahas Evaluasi Setahun Sekolah Rakyat

RABU, 10 JUNI 2026 | 22:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menemui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Gedung KSP, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juni 2026.

Pertemuan tersebut dilakukan menjelang satu tahun pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya hari ini melaporkan perkembangan pembelajaran Sekolah Rakyat yang sudah berlangsung lebih dari 10 bulan atau bahkan hampir 11 bulan," kata Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.


Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menyampaikan adanya peningkatan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, jumlah siswa yang dialokasikan mencapai lebih dari 15 ribu orang. Sementara pada tahun ini jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 32 ribu siswa.

"Tahun lalu kita mengalokasikan 15 ribu lebih siswa Sekolah Rakyat. Tahun ini lebih dari 32 ribu yang akan diterima sebagai bagian dari siswa Sekolah Rakyat," ujarnya.

Menurut Gus Ipul, peningkatan jumlah siswa tersebut sejalan dengan bertambahnya pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang saat ini masih terus berlangsung.

"Peningkatan alokasi ini sesuai dengan jumlah gedung permanen yang dibangun oleh pemerintah atas arahan Bapak Presiden. Saya kira ini yang penting yang bisa kami laporkan," tuturnya.

Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Dudung beserta jajaran KSP yang selama ini mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Menurutnya, memasuki usia satu tahun pada Juli 2026 mendatang, program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu itu perlu terus dievaluasi agar penyelenggaraannya semakin baik.

"Kami berterima kasih kepada Pak Dudung. Sejak beliau dilantik sudah melihat secara langsung pembelajaran di Sekolah Rakyat dan staf-stafnya membersamai kami di berbagai kesempatan," katanya.

Ia berharap dukungan KSP terus berlanjut demi menyempurnakan pelaksanaan Sekolah Rakyat, baik dari sisi tata kelola, pemenuhan sumber daya manusia maupun penyelesaian berbagai tantangan di lapangan.

"Saya memohon dukungan terus dari Pak Dudung selaku Kepala KSP agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat makin baik, makin sempurna, dan nanti melahirkan generasi-generasi yang pintar, berkarakter, dan terampil sebagaimana harapan Bapak Presiden," imbuhnya.

Sementara itu, Dudung menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pengembangan Sekolah Rakyat, termasuk pembangunan gedung permanen di berbagai daerah.

Menurut Dudung, program tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Karena di situlah anak yang putus sekolah, anak yang tidak sekolah, ini akan ditampung dan kemudian disekolahkan secara boarding di Sekolah Rakyat. Saya akan dukung dan secara langsung Pak Menteri setiap saat dengan tangan terbuka," tegas Dudung.

Ia memastikan KSP akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut, termasuk membantu menyelesaikan berbagai kendala yang muncul selama proses pembangunan maupun kegiatan pembelajaran.

"Staf saya akan membantu untuk menyelesaikan program, termasuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi dengan berbagai macam pihak sehingga proses pembangunan sampai proses pembelajaran yang berkelanjutan ini akan terus tercapai dengan baik," pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya