SAYA tidak akan membahas makroekonomi. Saya tidak akan membahas harga minyak dunia. Saya tidak akan membahas Rupiah yang terus berdarah di kisaran Rp18.200 per Dolar AS. Biarlah para ekonom di Jakarta yang pusing memikirkannya.
Saya ingin bicara tentang sesuatu yang lebih sederhana: bagaimana kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter itu terasa di satu tempat yang sangat spesifik, Bali.
Karena di pulau ini, BBM bukan sekadar bahan bakar. BBM adalah nadi dari hampir semua yang bergerak. Turis dari Melbourne yang menyewa mobil dengan sopir lokal. Keluarga yang baru tiba di Bandara Ngurah Rai dan menuju hotel di Nusa Dua.
Wisatawan yang berangkat ke Padang Bai untuk menyeberang ke Lombok. Tamu hotel yang memesan makan malam. Vila yang menerima pasokan bahan makanan setiap pagi. Mereka mungkin tidak pernah membeli BBM secara langsung, tetapi hampir semua layanan yang mereka gunakan bergantung pada kendaraan yang mengonsumsinya.
Dan kendaraan-kendaraan itulah yang kini harus menanggung biaya jauh lebih mahal.
Pemerintah dan Pertamina tentu memiliki alasan. Harga energi global bergerak tidak menentu. Nilai tukar rupiah melemah. Subsidi bukan lubang tanpa dasar yang bisa terus ditambal tanpa batas.
Tidak ada pemerintah yang senang menaikkan harga BBM, sama seperti tidak ada politisi yang berharap keputusan seperti itu disambut tepuk tangan.
Tetapi setiap kali keputusan tersebut diambil, selalu ada satu pertanyaan yang jarang dijawab secara terbuka: siapa yang akan membayar selisihnya?
Di atas kertas, jawabannya mungkin sederhana. Konsumen. Pasar. Mekanisme ekonomi. Tetapi di lapangan, terutama di Bali, jawabannya jauh lebih manusiawi.
Yang membayar adalah sopir pariwisata yang harus mengisi tangki lebih mahal. Pemilik kendaraan sewa yang marginnya semakin tipis. Pelaku UMKM yang setiap hari mengantar barang menggunakan sepeda motor. Pemilik usaha kecil yang bergantung pada distribusi harian. Mereka yang berada di ujung rantai ekonomi. Mereka yang paling dekat dengan dampaknya.
Coba kita berhitung dengan cara paling sederhana. Bukan dari motor matik yang masih bisa menggunakan Pertalite, tetapi dari mobil-mobil yang menjadi tulang punggung industri pariwisata Bali.
Sebelum kenaikan harga, mengisi penuh tangki 50 liter dengan Pertamax membutuhkan sekitar Rp615 ribu. Hari ini, untuk tangki yang sama, biayanya mencapai Rp812.500. Ada selisih hampir Rp200 ribu setiap kali mengisi penuh.
Bagi sebagian orang, angka itu mungkin tidak berarti banyak. Tetapi bagi sopir pariwisata yang mengisi tangki dua kali dalam seminggu, tambahan biaya itu bisa mencapai sekitar Rp1,5 juta dalam sebulan.
Itu belum termasuk setoran kendaraan, biaya perawatan mobil, uang makan, kebutuhan rumah tangga, dan berbagai pengeluaran lain yang tidak pernah masuk dalam perhitungan pemerintah ketika mengumumkan harga baru di SPBU.
Masalahnya, tarif antar jemput wisatawan tidak otomatis naik. Persaingan terlalu ketat. Jika satu sopir menaikkan harga, pelanggan bisa berpindah ke yang lain. Jika satu perusahaan transportasi menaikkan tarif terlalu tinggi, wisatawan akan mencari alternatif yang lebih murah.
Akibatnya sederhana: biaya naik, pendapatan tetap. Dalam beberapa kasus, pendapatan justru turun.
Saya tidak perlu membuka tabel statistik BPS untuk memahami persoalan ini. Cukup duduk sebentar di parkiran Bandara Ngurah Rai. Dengarkan percakapan para sopir yang menunggu penumpang.
Mereka akan menjelaskan semuanya dengan bahasa yang jauh lebih jujur daripada laporan ekonomi mana pun. Mereka tidak berbicara tentang elastisitas harga atau tekanan fiskal.
Mereka berbicara tentang bagaimana uang belanja bulan ini harus diatur ulang karena biaya operasional naik sementara pemasukan tidak ikut bergerak.
Di sinilah letak persoalan yang sering luput dari perhatian. Salah satu kesalahan terbesar dalam membaca ekonomi Bali adalah menganggap pariwisata hanya soal wisatawan.
Memang benar wisatawan membawa uang ke pulau ini. Tetapi yang menopang ekonomi Bali sehari-hari justru adalah jutaan transaksi kecil yang terjadi di belakang layar.
Ibu yang berjualan makanan di pinggir jalan. Pemilik laundry yang melayani penginapan kecil. Pengemudi yang mengantar kebutuhan hotel.
Pekerja yang setiap pagi menempuh puluhan kilometer untuk sampai ke tempat kerja. Mereka mungkin tidak muncul dalam brosur promosi pariwisata, tetapi tanpa mereka industri ini tidak akan berjalan.
Dan hampir semuanya bergantung pada mobilitas. Ketika biaya mobilitas naik, tekanan ekonomi ikut naik. Ketika tekanan ekonomi naik, daya beli turun.
Ketika daya beli turun, yang dikorbankan biasanya bukan kebutuhan mewah. Yang pertama dikurangi justru kebutuhan sehari-hari. Itulah mengapa istilah "daya beli masyarakat" sebenarnya jauh lebih konkret daripada yang sering terdengar dalam konferensi pers.
Artinya sederhana: ada keluarga yang harus mengurangi pengeluaran agar penghasilan mereka cukup sampai akhir bulan.
Ketua IWO Bali, Tri Widiyanti, sudah menyampaikan kekhawatiran tersebut. Ia mengingatkan bahwa Bali memiliki struktur ekonomi yang sangat bergantung pada pariwisata, transportasi, jasa, dan UMKM. Ia juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Pernyataan itu penting, bukan semata karena datang dari organisasi wartawan, melainkan karena ia mencerminkan kegelisahan yang kemungkinan dirasakan banyak pelaku usaha kecil dan pekerja yang berada di lapisan bawah ekonomi Bali.
Persoalannya, di Indonesia, suara-suara seperti ini sering kali hanya menjadi bagian dari siklus berita. Muncul sehari, dikutip media, lalu tenggelam oleh isu berikutnya.
Sementara dampak kebijakannya tetap tinggal. Harga baru tetap berlaku. Biaya operasional tetap naik. Dan masyarakat tetap harus menyesuaikan diri.
Jika pemerintah yakin bahwa kenaikan harga ini memang tidak bisa dihindari, maka setidaknya masyarakat berhak mendapatkan satu hal: penjelasan yang jujur. Bukan jargon. Bukan kalimat normatif.
Jelaskan mengapa kenaikan harus terjadi. Jelaskan alternatif apa yang sudah dipertimbangkan. Jelaskan mengapa pilihan lain tidak diambil.
Masyarakat Bali, terutama para pelaku pariwisata kecil, sopir, dan pekerja sektor informal, bukan anak kecil yang tidak bisa diajak berpikir rasional. Mereka mungkin tidak menyukai keputusan pemerintah, tetapi mereka berhak memahami alasan di balik keputusan yang membebani mereka.
Pada akhirnya, kenaikan harga BBM ini mungkin akan dianggap biasa. Seperti kenaikan-kenaikan sebelumnya. Masyarakat akan beradaptasi.
Pelaku usaha akan menghitung ulang biaya operasional. Sopir akan tetap menjemput tamu di bandara. Hotel akan tetap menerima wisatawan. Hidup akan terus berjalan.
Tetapi setiap kali angka di papan SPBU berubah, ada satu hal yang jarang masuk dalam siaran pers. Di suatu tempat, seseorang harus bekerja sedikit lebih keras untuk mendapatkan hasil yang sama.
Dan di Bali, jumlah orang itu tidak sedikit.
GiostanovlattoPendiri Hey Bali
