Kenaikan Pertamax Dinilai Tak Terelakkan Akibat Dinamika Global

Lonjakan harga Pertamax hingga menembus Rp16.250 per liter memicu respons negatif dari masyarakat. Kenaikan hampir 30 persen tersebut dinilai cukup mengejutkan karena terjadi di tengah tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketum relawan Prabowo-Gibran Laskar Trisakti 08 Fernando Rorimpandey mengatakan bahwa kenaikan tersebut memang sulit dihindari. Bahkan di beberapa negara tetangga, kenaikan harga BBM sudah jauh hari terjadi, karena situasi perang di Iran.

"Karena komoditas bahan bakar minyak mengikuti harga pasar dunia. Adakalanya naik, tapi kalau harga pasaran dunia turun, maka harga BBM tersebut juga turun," katanya, Rabu, 10 Juni 2026. 

Fernando meyakini komitmen pemerintah terhadap kebutuhan BBM dari rakyat kecil tetap berjalan. Buktinya BBM bersubsidi seperti pertalite (Ron 90) dan solar tidak naik sama sekali. Hal ini dimaksudkan agar sektor riil tetap berjalan.

Namun demikian, kenaikan harga Pertamax dinilai paling berdampak bagi kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna utama BBM dengan oktan RON 92 tersebut. 

Sebagian besar kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas direkomendasikan menggunakan bahan bakar beroktan tinggi sesuai standar pabrikan, sehingga tidak mudah bagi pemilik kendaraan untuk beralih ke BBM dengan kualitas lebih rendah.

Kondisi ini membuat sebagian pengguna harus menyesuaikan pola mobilitas mereka untuk menekan pengeluaran. Salah satu opsi yang mulai dipilih adalah mengurangi penggunaan mobil dan beralih ke sepeda motor yang masih dapat menggunakan BBM bersubsidi. 

Fenomena tersebut disebut ikut mendorong meningkatnya permintaan Pertalite di sejumlah SPBU, yang terlihat dari antrean kendaraan yang lebih panjang dibanding hari-hari sebelumnya.

Kenaikan harga BBM saat ini dinilai tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, terutama meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pergerakan harga energi dunia. Namun demikian, kondisi tersebut dianggap belum dapat disamakan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada 1998.

Menurut Fernando, terdapat perbedaan mendasar antara situasi saat ini dan krisis 1998. Selain kondisi politik yang kini jauh lebih terbuka dan demokratis, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga belum berada pada level yang mengkhawatirkan seperti saat krisis moneter.

Pada 1998, nilai tukar rupiah terpuruk dari sekitar Rp2.500 per dolar AS menjadi sekitar Rp16.000 hanya dalam waktu beberapa bulan, sehingga memicu guncangan besar terhadap perekonomian nasional. Sementara saat ini, meskipun dolar AS menguat dan rupiah mengalami tekanan, pergerakannya masih berada dalam rentang yang lebih terkendali.

Fernando menilai fondasi ekonomi Indonesia saat ini juga jauh lebih kuat dibandingkan periode krisis 1998. Jika dilihat secara tahunan (year on year), nilai tukar rupiah memang mengalami pelemahan, namun besarnya masih relatif terbatas dan tidak menunjukkan gejala krisis sistemik seperti yang pernah terjadi hampir tiga dekade lalu.

"Faktor eksternal global juga sangat berpengaruh, dan ini tidak hanya terjadi pada kita saja karena negara tetangga juga mengalaminya. Kuncinya sekarang adalah mari kita tetap mendukung pemerintah dan tidak terprovokasi ajakan untuk melawan pemerintah," tutup Fernando.