Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih menegaskan desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan. Organisasi yang menaungi lebih dari 75 ribu kepala desa itu ingin menjadikan desa sebagai lokomotif ekonomi nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apdesi Merah Putih 2026 di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Banten, Rabu, 10 Juni 2026. Mengusung tema Sinergi Merah Putih untuk Memperkuat Peran Desa dalam Pembangunan Strategis Nasional, forum itu dihadiri ribuan kepala desa dari berbagai daerah.
Ketua Umum Apdesi Merah Putih, Anwar Sadat mengatakan, desa memiliki modal besar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta modal sosial yang selama ini belum dimaksimalkan. Karena itu, desa harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Kalau seluruh potensi desa dikelola secara baik melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, desa akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia," ujar Anwar.
Rakernas Apdesi Merah Putih 2026 turut mendapat perhatian pemerintah pusat. Sejumlah pejabat hadir, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Gubernur Banten Andra Soni.
Dalam forum tersebut, Ketua Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), Johan Aripin Muba, dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pakar Apdesi Merah Putih. Pengukuhan itu menjadi bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi berbasis desa.
Johan bahkan mendapat penyematan simbolik sebagai "Bapak Desa" dari peserta Rakernas. Menurut dia, kemajuan desa menjadi fondasi utama kemajuan bangsa.
"Kalau desa maju, Indonesia maju. Kalau desa kuat, ekonomi nasional juga akan kuat," kata Johan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Yayasan JAM bersama Apdesi Merah Putih menyiapkan program peternakan ayam rakyat yang menyasar 75.266 desa di seluruh Indonesia. Setiap desa dirancang memiliki dua kandang produktif yang masing-masing diisi 1.000 ekor ayam.
Tak hanya itu, dua koperasi produsen juga akan dibentuk di setiap desa. Salah satunya difokuskan pada pengembangan budidaya padi dan jagung dengan cakupan hingga 100 hektare. Yayasan JAM menyiapkan bantuan biaya tanam Rp12 juta per hektare serta dukungan pupuk bagi petani.
Menurut Johan, persoalan utama petani selama ini bukan hanya produksi, melainkan kepastian pasar. Karena itu, pola kemitraan dan koperasi modern menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi desa yang berkelanjutan.
"Kalau petani sudah menanam, hasilnya harus jelas siapa yang membeli. Jangan sampai petani panen, tetapi bingung menjual," tegasnya.
Johan mengaku mendapat arahan Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno untuk ikut mendukung program pemerintah, khususnya di sektor ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM.
Dari berbagai kajian yang dilakukan bersama para ahli, lahir konsep membangun ekosistem ekonomi desa terintegrasi dari hulu hingga hilir. Konsep tersebut dijalankan melalui Yayasan JAM dengan menjadikan koperasi sebagai pusat penggerak ekonomi masyarakat.
Selain itu, Johan memperkenalkan platform digital JAMSTREET yang memungkinkan koperasi desa melaporkan kegiatan usaha secara real time. Melalui sistem tersebut, data produksi, distribusi, transaksi, hingga laporan keuangan dapat dipantau secara transparan.
"Kalau kita ingin koperasi besar, pengelolaannya juga harus modern. Transparan, terukur, dan bisa diawasi bersama," ujarnya.
Johan menilai desa tidak boleh lagi identik dengan keterbelakangan. Sebaliknya, desa harus menjadi ruang tempat pertanian, peternakan, koperasi, dan teknologi berjalan berdampingan.
Rakernas Apdesi Merah Putih 2026 pun menegaskan bahwa masa depan pembangunan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kemajuan desa. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, desa diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
