Kenaikan Pertamax Bebani Masyarakat

Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter berpotensi memicu gelombang protes masyarakat. Sebab, dampaknya sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial.

Direktur Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menilai, kenaikan Harga Pertamax tersebut mencerminkan belum optimalnya strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi nasional.

"Kebijakan penyesuaian harga Pertamax yang kini menyentuh angka Rp16.250 per liter, akan memicu gelombang protes. Karena dampaknya multidimensional dan membebani masyarakat,” kata Karyono kepada RMOL, Rabu 10 Juni 2026.

Ia menilai keputusan menaikkan harga Pertamax menunjukkan pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belum mampu menghadirkan terobosan dan solusi jangka panjang dalam mengendalikan harga energi di dalam negeri.

"Menaikkan harga BBM jenis Pertamax ini justru membuktikan ketidakmampuan pemerintah mencari terobosan dan solusi jangka panjang dalam mengendalikan harga energi di dalam negeri," kata Karyono.

Menurut Karyono, absennya strategi diversifikasi sumber pasokan minyak berujung pada kebijakan yang langsung membebankan dampak gejolak ekonomi global kepada masyarakat.

Dari sisi ekonomi, ia menyoroti semakin lebarnya selisih harga antara Pertamax dan BBM bersubsidi seperti Pertalite yang kini mencapai lebih dari Rp6.000 per liter. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mendorong terjadinya perpindahan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.

"Konsumen kelas menengah atas yang sebelumnya menggunakan Pertamax secara rasional diprediksi akan bermigrasi massal ke jalur subsidi,” kata Karyono.

Jika hal itu terjadi, lanjut Karyono, kuota Pertalite berpotensi cepat habis dan justru meningkatkan beban kompensasi yang harus ditanggung negara melalui APBN.