Berita

SPBU Pertamina. (Foto: Istimewa)

Politik

Kenaikan Pertamax Bebani Masyarakat

RABU, 10 JUNI 2026 | 15:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter berpotensi memicu gelombang protes masyarakat. Sebab, dampaknya sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial.

Direktur Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menilai, kenaikan Harga Pertamax tersebut mencerminkan belum optimalnya strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi nasional.

"Kebijakan penyesuaian harga Pertamax yang kini menyentuh angka Rp16.250 per liter, akan memicu gelombang protes. Karena dampaknya multidimensional dan membebani masyarakat,” kata Karyono kepada RMOL, Rabu 10 Juni 2026.


Ia menilai keputusan menaikkan harga Pertamax menunjukkan pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belum mampu menghadirkan terobosan dan solusi jangka panjang dalam mengendalikan harga energi di dalam negeri.

"Menaikkan harga BBM jenis Pertamax ini justru membuktikan ketidakmampuan pemerintah mencari terobosan dan solusi jangka panjang dalam mengendalikan harga energi di dalam negeri," kata Karyono.

Menurut Karyono, absennya strategi diversifikasi sumber pasokan minyak berujung pada kebijakan yang langsung membebankan dampak gejolak ekonomi global kepada masyarakat.

Dari sisi ekonomi, ia menyoroti semakin lebarnya selisih harga antara Pertamax dan BBM bersubsidi seperti Pertalite yang kini mencapai lebih dari Rp6.000 per liter. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mendorong terjadinya perpindahan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.

"Konsumen kelas menengah atas yang sebelumnya menggunakan Pertamax secara rasional diprediksi akan bermigrasi massal ke jalur subsidi,” kata Karyono.

Jika hal itu terjadi, lanjut Karyono, kuota Pertalite berpotensi cepat habis dan justru meningkatkan beban kompensasi yang harus ditanggung negara melalui APBN.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya